/2013/08/30/1158726426.jpg "Pengawasan anggaran perjalanan dinas diperketat")
Reporter: Fahriyadi | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Perjalanan dinas kerap dijadikan ajang oleh oknum pegawai pemerintahan sebagai celah untuk melakukan korupsi uang negara.
Hal itu disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Purnomo dalam penandatangan Komitmen Bersama Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Antara BPK dan Pemerintah, Rabu (22/1).
Menurut Hadi, BPK telah menjalin komitmen akuntabilitas dengan PT Garuda Indonesia sehingga perjalanan dinas yang dilakukan dengan maskapai pelat merah itu selalu dalam pengawasan BPK.
Ia mengatakan, tahun ini, BPK telah mengajukan izin kepada Menteri Perhubungan untuk memfasilitasi agar BPK juga bisa masuk ke sistem informasi maskapai penerbangan lain, terutama swasta.
Jika ini terealisasi, maka dikemudian hari tak ada lagi temuan perjalanan dinas fiktif, penggelembungan dan juga penyelewengan biaya perjalanan dinas oleh oknum pegawai pemerintahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
