kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.378.000   -2.000   -0,08%
  • USD/IDR 16.697   21,00   0,13%
  • IDX 8.534   11,80   0,14%
  • KOMPAS100 1.183   3,00   0,25%
  • LQ45 858   1,04   0,12%
  • ISSI 301   1,79   0,60%
  • IDX30 442   -1,11   -0,25%
  • IDXHIDIV20 512   -0,58   -0,11%
  • IDX80 133   0,42   0,32%
  • IDXV30 137   0,22   0,16%
  • IDXQ30 142   -0,18   -0,12%

Pengamat UI Harapkan Kenaikan BBM Bersubsidi Tak Lebih dari 5%


Selasa, 23 Agustus 2022 / 22:34 WIB
Pengamat UI Harapkan Kenaikan BBM Bersubsidi Tak Lebih dari 5%
ILUSTRASI. Petugas mengisi BBM ke kendaraan konsumen di SPBU 24.361.77 Mayang Mangurai, Kota Baru, Jambi,


Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat Energi Universitas Indonesia (UI) Iwa Garniwa mengatakan, rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diharapkan tak lebih dari 5%.

"Keputusan ini karena pemerintah sudah tidak mampu memikul biaya subsidi, harapan saya kenaikan tidak lebih dari 5%," kata Iwa kepada Kontan.co.id, Selasa (23/8).

Oleh karenanya, Ia menyarankan pemerintah harus menggalang penghematan BBM Nasional khususnya di sektor yang bersifat konsumtif.

Baca Juga: Kata Organda Soal Rencana Kenaikan Harga BBM

Selain itu pemerintah juga harus mendorong kendaraan berbasis listrik dengan harga terjangkau.

"Dapat juga memberi insentif untuk kendaraan yang tadinya BBM diubah menjadi listrik," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai rencana kenaikan BBM bersubsidi jenis pertalite. Ia menyebut, kebijakan tersebut membutuhkan perhitungan yang hati-hati, lantaran menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.

"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasikan dampaknya," kata Jokowi.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut jangan sampai menyebabkan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat menurun. Lebih lagi Ia menyebut kenaikan pertalite jangan sampai justru menaikkan inflasi yang kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Oleh sebab itu, Presiden meminta agar ada penghitungan secara betul-betul sebelum kebijakan tersebut diputuskan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×