Reporter: Noverius Laoli | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pengamat Ekonomi dari Universitas Ma Chung, Dodi Arifianto menilai program infrastruktur Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara teori patut diapresiasi. Namun ia bilang program infrastruktur itu harus juga realistis.
Pasalnya, selama ini, masyarakat sudah jenuh dan bosan dengan janji-janji parpol yang tidak direalisasikan. "Jadi jangan janji-janji manis saja," ujarnya kepada KONTAN, Rabu (5/3).
Program pembangunan jalan tol trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Sulawesi hingga trans Papau, yang dijanjikan PKB tidaklah mudah direalisasikan. Dodi bilang, pembebasan lahan masih tetap menjadi kendala utama pembangunan infrastruktur, kendati sudah ada UU agraria yang baru.
"Tetap saja nanti ada perlawanan dari berbagai pihak dan bahkan dari lawan politik bila PKB misalnya ngotot menjalankan UU agraria yang baru itu," terangnya.
Kendati begitu, masalah infrastruktur tetap menjadi perhatian utama para pebisnis di Indoensia. Dan jalan tol bukanlah satu-satunya solusi untuk meningkatkan konektivitas barang dan jasa di Indonesia. Dodi bilang, PKB juga harus melirik kereta api dan kapal laut sebagai jalur alternatif untuk meningkatkan konektivitas pengangkuan barang dan jasa.
Pembangunan double track rel kereta api bisa menjadi solusi. Demikian juga dengan pembangunan pelabuhan yang lebih modern, efisien dan cepat.
Sementara, terkait janji PKB yang menganggarkan 30% untuk pembangunan infrastruktur dari APBN, dinilai terlalu mengada-ngada. Pasalnya, hal itu tidak mudah direalisasikan, harus ada salah satu yang dihapus atau dikurangi jatahnya. "Apakah PKB berani mengurangi subisdi?" terang Dodi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
