Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Selain mengubah asumsi makro, pemerintah juga akan mengubah postur belanja dan penerimaan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017. Pemerintah juga akan menghitung ulang defisit anggaran pada tahun ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari sisi asumsi makro, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa sedikit di atas target awal yang sebesar 5,1%. Selain itu, ia juga mengatakan, pemerintah akan merevisi asumsi kurs rupiah yang dalam APBN 2017 dipatok Rp 13.300 per dollar Amerika Serikat (AS).
Ia juga mengaku masih mencermati pergerakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Prices (ICP) yang dipatok US$ 45 per barel dalam APBN 2017, sebab harga minyak meningkat sejak awal tahun. Namun harga minyak mentah belakangan melemah lagi. Hal ini otomatis akan dievaluasi kembali dalam RAPBN-P 2017.
Potensi perubahan asumsi makro tersebut mempengaruhi postur APBN secara keseluruhan. Sri Mulyani bilang, pemerintah mendeteksi adanya potensi selisih antara realisasi penerimaan perpajakan dengan target (shortfall) mencapai Rp 50 triliun. Dalam APBN 2017 sendiri, pemerintah memasang target penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.498,9 triliun.
Dengan demikian, target perpajakan di RAPBN-P 2017 nanti akan dipatok sebesar Rp 1.448 triliun. Dengan tidak memperhitungkan perubahan pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan hibah, maka target penerimaan negara nanti turun menjadi Rp 1.700,3 triliun.
Di sisi lain, Sri Mulyani juga memastikan akan ada tambahan belanja negara dari yang telah dipatok dalam APBN 2017 sebesar Rp 2.080 triliun. Menurutnya, tambahan belanja negara tersebut mencapai Rp 10 triliun sehingga menjadi Rp 2.090 triliun. "Ini nilai total (belanja) sesudah ada yang naik, termasuk pergeseran belanja barang dan modal," kata Menkeu, Senin (19/6).
Lebih lanjut menurut Sri Mulyani, tambahan belanja tersebut diantaranya dari pertama, karena memasukkan anggaran untuk Asian Games tahun 2018 yang belanjanya telah dimulai sejak tahun ini. Kedua, anggaran sertifikasi tanah yang jumlahnya cukup signifikan, yakni lima juta bidang (persil) lahan.
Ketiga, anggaran persiapan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) dan pemilihan umum (pemilu) 2019 mendatang. Keempat, beberapa proyek infrastruktur juga ada yang minta untuk didanai dari APBN, terutama terkait pengadaan tanahnya yang sudah mendesak.
Akan tetapi, ia mengaku masih perlu melakukan finalisasi anggaran belanja setelah mendapat konfirmasi dari beberapa kementerian, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Pertamina. Sebab, porsi anggaran yang paling banyak bergerak adalah terkait anggaran subsidi.
Defisit APBN naik
Secara keseluruhan, dari shortfall dan tambahan belanja negara tersebut, maka defisit anggaran dalam APBN-P 2017 akan lebih lebar dari target sebelumnya yang sebesar 2,41% dari produk domestik bruto (PDB).
Sri Mulyani bilang, akan ada tambahan defisit anggaran dalam RAPBNP 2017 sekitar Rp 37 triliun-Rp 40 triliun menjadi sebesar Rp 367 triliun-Rp 370 triliun. "Sehingga defisitnya 2,6% (dari produk domestik bruto) atau bahkan di atas itu," tambahnya. Dalam APBN 2017, defisit anggaran sebesar 2,41%.
Menkeu mengaku akan menyelesaikan rancangan APBNP 2017 dalam waktu satu minggu ke depan dan akan diserahkan ke DPR sebelum reses masa sidang ini. Rencananya, rancangan tersebut akan diserahkan ke DPR pada 5 Juli 2017 mendatang.
Menanggapi sejumlah perubahan terhadap asumsi makro dalam APBN-P 2017, Ekonom SKHA Institute for Global Competitiveness Eric Sugandi melihat, pemerintah memang kembali tak akan bisa mencapai target penerimaan di tahun 2017 ini, mengingat program amnesti pajak yang telah berakhir di 31 Maret 2017 lalu.
Untuk mengatasi defisit anggaran yang berpotensi melebar, pemerintah harus memangkas kembali pos-pos anggaran, terutama anggaran subsidi dan pengeluaran rutin, seperti perjalanan dinas dan belanja barang non operasional. "Kami melihat defisit APBN akan berada pada angka 2,5% dari PDB nominal di tahun ini," kata Eric.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meminta kepada menteri-menterinya memaksimalkan anggaran negara dengan baik dan efisien. Efisiensi dilakukan agar defisit tidak makin lebar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
