Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Potensi penerimaan negara memang akan berkurang dari adanya kebijakan hirilisasi tambang. Namun, setelah proses hirilisasi berjalan, dalam jangka menengah potensi penerimaan negara justru diperkirakan akan bertambah besar.
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, dalam jangka menengah potensi hirilisasi tambang akan mendatangkan nilai tambah bagi penerimaan negara karena produk hirilisasi yang dihasilkan akan lebih besar ketimbang hanya mengekspor bahan mentah.
“Dalam jangka menengah ketika program hilirisasi tambang ini telah berjalan maka potensi penerimaan negara yang didapatkan bisa lebih besar,” tutur Yusuf kepada Kontan.co.id, Kamis (6/7).
Baca Juga: Dukung Hilirisasi, MIND ID Dorong Pengembangan Ekosistem Baterai
Sebagai contoh, setelah proses hirilsiasi nikel berjalan, dari bahan mentah tersebut setelah di olah bisa menghasilkan berbagai produk, seperti Feronikel (FeNi) dan nickel pig iron (NPI). Dengan proses hirilisasi dan menghasilkan beberapa produk tersebut, keuntungan yang didapatkan pemerintah akan jauh lebih besar.
“Dengan nilai tambah yang lebih besar maka pemerintah, di periode berikutnya setelah hilirisasi berjalan, bisa menarik pajak yang nilainya juga menjadi lebih besar,” kata Yusuf.
Dia mencontohkan, dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan penerimaan negara dan juga pertumbuhan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disumbang oleh komoditas pertambangan seperti nikel, menunjukkan kinerja yang cukup bagus.
Faktor pendorongnya selain dipengaruhi oleh harga komoditas yang memang relatif tinggi, ini tidak erlepas juga dari kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah.
Selain itu, ketika kebijakan dirilistrasi dijalankan pemerintah bisa memberikan efek multiplier dalam bentuk lain misalnya terbukanya lapangan kerja di daerah di mana program hilirisasi itu dijalankan.
Larangan ekspor nikel lalu, yang tadinya pada 2017 hingga 2018 keuntungan ekspor hanya mencapai US$ 3,3 miliar. Begitu ekspor nikel dihentikan dan pada 2022 dimulai hirilisasi, nilai ekspor nikel kini melonjak sepuluh kali lipat menjadi US$ 30 miliar pada 2022.
“Lalu ketika kebijakan hilirisasi dijalankan oleh pemerintah bisa memberikan efek multiplier dalam bentuk lain, misalnya terbukanya lapangan kerja di daerah di mana program hilirisasi itu dijalankan,” imbuh Yusuf.
Baca Juga: Soal Larangan Ekspor Nikel, Kapan Luhut Bakal Temui IMF?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
