Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana menggunakan territorial system untuk pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP). Jika pemerintah menerapkan sistem itu, maka PPh orang pribadi hanya akan dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia.
Hal ini berdampak bahwa territorial system akan menjadi tax amnesty bagi Wajib Pajak (WP) yang memarkir uangnya di luar negeri dan belum dikenakan pajak sebelumnya.
Langkah ini juga dapat mengubah sistem pajak worldwode yang digunakan saat ini. Ihwal tersebut sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian yang ditargetkan rampung pada tahun 2021.
Baca Juga: Pemerintah antisipasi perubahan pajak AS
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga memang tidak mengatakan secara eksplisit indikasi penerapan territorial system tersebut. Ia hanya mengatakan, sejauh ini, pemerintah masih menggodok skema yang tepat bagi penggunaan territorial system dalam perpajakan.
Jika berkaca pada negara-negara lain, Hestu menuturkan memang negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-orperation and Development (OECD) pun tidak secara keseluruhan menggunahan territorial system, tapi lebih ke hybrid system.
“Kami sedang mematangkan konsep tersebut supaya tepat dan sesuai dengan kondisi Indonesia,” kata Hestu kepada Kontan.co.id, Kamis (19/9).
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Yustinus Prastowo mengatakan, rencana pemerintah tersebut perlu diwaspadai.
Menurutnya, territorial system yang menyeluruh tanpa didahului penegakan hukum atau law enforcement, repatriasi, dan pemenuhan kewajiban pajak di bawah worldwide system, akan menjadi tiket tax amnesty jilid ke-2.
Padahal, Indonesia sudah melakukan tax amnesty dan menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI). “Karena secara otomatis harta Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri dan income dari luar negeri bukan merupakan objek pajak,” kata Yustinus kepada Kontan.co.id, Kamis (19/9).
Baca Juga: Pangkas tarif pajak agar lebih kompetitif
Menurut Yustinus, dalam territorial system perlu kepastian penerapan asas territoral yang sama sekali tidak akan memperhitungkan penghasilan, beban pajak, serta kerugian dari luar negeri terhadap penghasilan dari dalam negeri.
Selain itu, menurutnya pemerintah perlu meninjau lagi perubahan sistem perpajakan di negara berkembang lainnya dengan pembuktian mampu menarik investasi. “Perhatikan tarif pajak efektif di negara tujuan dan negara asal,” ujar Yustinus.
Pengamat Perpajakan Danny Darusallam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menambahkan sebenarnya tidak ada negara yang mengadopsi sistem worldwide maupun teritorial secara murni.
Baca Juga: Reformasi pajak AS berdampak ke lanskap global
Menurutnya, mayoritas negara justru mengusung sistem hybrid. Dia memberi contoh seperti Amerika Serikat (AS),pasca reformasi pajak 2017 dianggap beralih ke sistem teritorial. Padahal AS hanya mengecualikan penghasilan dividen dari luar negeri.
Kemudian, Prancis yang mengadopsi sistem teritorial tapi untuk penghasilan pasif dari luar negeri tetap dipajaki. “Artinya, pemerintah punya spektrum desain sistem yang luas dan tidak harus mengecualikan seluruh penghasilan dari luar,” ujar Bawono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
