Reporter: Noverius Laoli | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Rencana Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerapkan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) atas ponsel jenis smartphone tampaknya tidak berjalan mulus. Pasalnya, hal itu justru dikhawatirkan memicu semakin banyaknya penyelundupan ponsel ke Indonesia.
Kehawatiran itu disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan. "Saya sudah sampaikan kepada Kemkeu. Mereka akan bahas. Mereka sudah menangkap bahwa yang menjadi persoalannya adalah hal itu bisa membuat jumlah produk ilegal lebih banyak masuk ke Indonesia," tutur Gita di Kantor Presiden, Selasa (10/9).
Menurut Gita, terbukanya peluang penyelundupan ponsel jenis smartphone itu harus disikapi oleh Kemkeu dengan serius bila tetap ngotot menerapkan PPnBMM. Sebab dari pengalaman selama ini, bila semakin ditekan dengan penerapan pajak, maka semakin terbuka ruang untuk penyelundupan.
Karena itu, Gita optimis, Menteri Keuangan Chatib Basri akan mempertimbangkan masukan dari Kemdag. "Dia (Chatib) akan mempertimbangkan tidak melakukan hal itu (PPnBM)," tambah Gita. Calon presiden peserta konvensi Partai Demokrat ini mengambil contoh bahwa produk ponsel ilegal cukup banyak di Roxi, bila pemerintah tetap kekeh menerapkan PPnBM, maka jumlah ponsel ilegal bisa melonjak lagi.
Jadi seharusnya, produk-produk ponsel ilegal itu dijual di luar negeri, tapi justru berbalik dijual di dalam negeri. Masalahnya, produk itu tidak memiliki garansi sehingga merugikan konsumen. "Jadi kalau dipajakin lagi, maka saya kira jumlah produk ilegal itu bisa lebih banyak lagi," imbuhnya.
Sebelumnya, Kemkeu menilai, produk ponsel pintar yang masuk di Indonesia sangat banyak. Maka sayang bilang tidak dikenakan pajak barang mewah. Apalagi, produk yang masuk itu semuanya impor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
