Reporter: Agus Triyono | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Pemerintah terus berupaya menggaet investor asing agar menanamkan modal di Indonesia. Upaya ini akan diterjemahkan pemerintah lewat paket kebijakan ekonomi terbaru yang akan diterbitkan.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah kini tengah menyiapkan sederet paket kebijakan yang akan diluncurkan pada 2017. "Detailnya nanti," ujar Darmin, Rabu (7/12).
Namun, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong memberikan gambaran, paket kebijakan yang akan diterbitkan rencananya akan fokus pada tiga masalah yang selama ini banyak dikeluhkan investor.
Pertama, masalah perpajakan. "Namun paket ini bukan soal tarif, melainkan mengenai semangat kemitraan dalam penagihan pajak. Budayanya agar pajak itu ditagih tak seperti pemburu mengejar mangsanya," katanya.
Kedua, berkaitan dengan perbaikan aturan. Ketiga, berkaitan dengan permasalahan izin tenaga kerja asing.
Menurut Thomas, saat ini investor, baik lokal maupun investor asing masih mengeluhkan izin penggunaan tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Padahal, para investor butuh tenaga ahli untuk mendukung kegiatan investasi mereka.
Thomas menyatakan, kini BKPM bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tengah merancang program agar izin tenaga kerja asing bisa lebih mudah.
Presiden Joko Widodo meminta agar para menterinya terus menggenjot investasi demi mendorong ekonomi. Tahun depan, Presiden Jokowi berharap realisasi investasi bisa tembus Rp 670 triliun. Sedangkan tahun 2018, investasi ditargetkan tembus Rp 840 triliun.
Lantaran ekonomi global masih lesu dan penuh ketidakpastian, investasi diharapkan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan penyokong ekonomi yang lain.
Untuk komponen ekspor misalnya, sampai saat ini kinerjanya masih belum cemerlang lantaran terdampak pelemahan ekonomi global. Dari sisi belanja pemerintah, kata Presiden Jokowi sampai saat ini kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) baru sekitar 20%.
Thomas mengakui bahwa target investasi yang dipatok pemerintah cukup ambisius. Namun, Indonesia tak memiliki pilihan kecuali menarik investasi sebesar-besarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
