Reporter: Fahriyadi | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di tahun 2014. Langkah ini sebagai salah satu opsi mengatasi kemacetan lalu lintas di Ibu Kota.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, Pemprov DKI saat ini sedang menyiapkan Term Of Reference (TOR) atau kerangka acuan kegiatannya.
"Kami mau tender akhir tahun ini kalau bisa jadi tak perlu tunggu tahun depan," ujar Ahok, Rabu (9/10).
Menurut Ahok, meski belum dilakukan tender, namun peminatnya sudah ada. Perusahaan yang berminat seperti BUMD dan juga perusahaan swasta lain.
Sayangnya, Ahok hanya menyebut Jakarta Komunikasi (Jakkom), anak usaha PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang dipastikan bakal ikut tender tersebut.
Mengenai nilai tender, mantan Bupati Belitung Timur ini menyatakan, nilainya kemungkinan sekitar Rp 2 triliun-Rp 3 triliun.
Menurut Ahok, Pemprov DKI tidak mengalokasikan anggaran untuk proyek tersebut dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Pemprov DKI menginginkan agar proyek ini dibiayai dan dioperasionalkan oleh pihak swasta.
"Kami akan suruh pihak swasta dulu yang menggarapnya. Bila pemprov yang garap, terus kalau gagal bagaimana. Soalnya ini kan barang baru," imbuh Ahok.
Dia menambahkan, Pemprov DKI tak akan melakukan kajian lagi karena sudah sering mendengar penerapan ERP ini di beberapa negara seperti Norwegia dan Swedia.
Ganjil genap batal
ERP merupakan salah satu rencana yang digulirkan Pemprov DKI selain menggenjot pembangunan transportasi massal serta pernah berencana menerapkan pembatasan kendaraan pribadi lewat ganjil genap.
Ahok menyatakan, rencana yang ramai dibicarakan sejak awal 2013 ini kemungkinan batal diberlakukan. Tapi, lanjut dia, seharusnya sebelum ERP itu berlaku memang perlu ada kebijakan awal seperti ganjil genap atau penerapan kartu pass atau ERP manual.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
