Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Pemerintah kembali berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bilang, rencana pemindahan ibu kota ini tidak akan membebani keuangan negara.
Menurut Bambang, Bappenas akan libatkan public private partnership (kemitraan antara swasta dan pemerintah) dalam pemindahan ibu kota . "Presiden ingin tidak boleh memberatkankan APBN, maka tugas kami cari skema pembiayaan yang kreatif. Artinya melibatkan private sektor," ujarnya saat ditemui di kantornya, Selasa (11/4).
Ia mengatakan, untuk bisa membangun ibu kota baru dibutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Pasalnya memerlukan pembangunan berbagai infrastruktur, serta sarana dan prasarana.
Misalnya Bandara untuk menghubungkan Jakarta yang masih akan berperan sebagai pusat keuangan dengan ibu kota baru sebagai pusat pemerintahan tersebut yang akan terletak di luar Jawa.
Oleh karena itu membutuhkan perhitungan serta kajian yang matang. Menurut dia, daerah tersebut harus sesuai dengan kriteria-kriteria ibu kota.
Kriterianya menurut Bambang di antaranya memiliki kemungkinan bencana alam yang kecil dan ada ketersediaan tanah yang dikuasai oleh negara dan statusnya free and clear agar tidak ada pembebasan tanah lagi. Kajian itu saat ini tengah dilakukan oleh Bappenas. Targetnya kajian ini akan rampung pada tahun ini juga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
