Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah kembali berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Sebelumnya, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, rencana ini juga pernah dicetuskan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bilang, rencana pemindahan ibu kota yang sekarang ini lebih serius dari sebelumnya.
“Ini lebih serius. Makanya kajiannya dimulai, political will-nya Presiden Jokowi juga kuat,” kata Bambang di kantornya, Selasa (11/7).
Namun demikian, pemindahan ibu kota ini tidak bisa dilakukan secara instan begitu saja. Oleh karena itu membutuhkan perhitungan serta kajian yang matang. Menurut dia, daerah tersebut harus sesuai dengan kriteria-kriteria ibu kota.
Kriterianya menurut Bambang di antaranya memiliki kemungkinan bencana alam yang kecil dan ada ketersediaan tanah yabg dikuasai oleh negara dan statusnya free and clear agar tidak ada pembebasan tanah lagi. Nantinya, yang pindah hanyalah pusat pemerintahan, sementara pusat keuangan tetap di Jakarta.
Kajian itu saat ini tengah dilakukan oleh Bappenas. Targetnya kajian ini akan rampung pada tahun ini juga. Untuk biaya studi kelayakan atas rencana pemindahan ibu kota ini, Bambang menjamin, tidak akan membebankan APBN.
“Kami buat perbandingan dengan contoh dari ibukota-ibukota yang pernah pindah, misal Brasil yang pindahkan ibukota dari Rio ke Brasilia. Sekarang ini Brasilia perekonomiannya selain jadi ibukota juga bisa membuka perekonomian di daerah pedalaman Brasil dan sekarang jadi kota ketiga terbesar di Brasil. Pemerintahan stay di sana,” jelasnya.
Sebelumnya, Palangkaraya disebut bakal dipilih menjadi ibukota baru, namun Bambang bilang bahwa pihaknya mengkaji semua daerah di luar Jawa. "Pokoknya di luar Jawa. Pulau kalimantan diunggulkan karena engga rawan gempa," katanya.
Usai dilakukan riset, pada 2019 menurut dia bakal ditetapkan kota mana yang layak menjadi ibu kota baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
