kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.513.000   -30.000   -1,94%
  • USD/IDR 15.776   62,00   0,39%
  • IDX 7.304   -79,54   -1,08%
  • KOMPAS100 1.125   -13,19   -1,16%
  • LQ45 892   -9,64   -1,07%
  • ISSI 222   -2,62   -1,17%
  • IDX30 460   -3,51   -0,76%
  • IDXHIDIV20 556   -3,71   -0,66%
  • IDX80 129   -1,36   -1,04%
  • IDXV30 138   -0,55   -0,39%
  • IDXQ30 154   -1,01   -0,65%

Pemerintah tidak ingin tergesa-gesa putuskan kebijakan BBM


Senin, 28 Maret 2011 / 14:39 WIB
Pemerintah tidak ingin tergesa-gesa putuskan kebijakan BBM
ILUSTRASI. Warga berjalan menggunakan payung saat turun hujan di Jakarta, Jumat (10/1/2020).


Reporter: Irma Yani | Editor: Edy Can

JAKARTA. Pemerintah belum mau menanggapi berbagai usulan terkait kebijakan bahan bakar minyak (BBM). Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Syahrial Loetan mengatakan, setiap usulan yang ditarik menjadi satu kebijakan harus ditelaah mendalam karena akan berimbas besar bagi masyarakat.

Syahrial beralasan, kebijakan BBM mempunyai pengaruh yang luas bagi kehidupan semua kelompok masyarakat. "Untuk msyarakat dengan tingkat kehidupan yang dibawah sebetulnya kenaikan apapun mempunyai dampak yang cukup serius buat kehidupan mereka," ujarnya, Senin (28/3).

Selain itu, Syahrial mengatakan, kebijakan BBM juga berpengaruh pada laju inflasi yang harus dihitung dampak turunannya. "Kalau daya beli terlalu merosot, kan boleh dikatakan ada potensi drajat kehidupan menurun, dan kalau menurun sampai level bawah maka berpotensi meningkatkan angka kemiskinan," ujarnya.

Karena itu, Syahrial mengatakan, apapun keputusan yang akan diterapkan terkait pengaturan BBM subsidi terutama perihal peningkatan harga harus dikaji dengan matang. Sebaliknya, dia menekankan, kebijakan subsidi BBM tidak haram asal tepat sasaran dan besarannya.

Sebelumnya, anggota Badan Anggaran DPR Romahurmuzyi mengusulkan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp 500 hingga Rp 1.500 per liter pada Mei datang. Usulan ini untuk mengantisipasi gejolak harga minyak mentah.

Anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga mengusulkan pembatasan BBM subsidi. Dia mengusulkan, pembatasan BBM subsidi bagi kendaraan pribadi buatan tahun 2005 ke atas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×