kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,20   -16,32   -1.74%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar tidak masuk zona resesi


Rabu, 26 Agustus 2020 / 20:24 WIB
Pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar tidak masuk zona resesi
ILUSTRASI. Pengunjung memilih hasil komoditas bahan makanan di sebuah hipermarket di Jakarta. KONTAN/Fransiskus Simbolon


Reporter: Venny Suryanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2020 bisa mencapai titik rendah di minus 2% year on year (yoy) dan titik atas di 0% yoy di tengah situasi yang tidak biasa. 

Sri Mulyani mengatakan, kunci utama pertumbuhan ekonomi yang positif ada pada tingkat konsumsi dan investasi. Sehingga apabila keduanya masih di zona negatif maka akan sangat sulit untuk bergerak normal. 

Apalagi, Menkeu sangat optimistis kalau bantuan sosial (Bansos) dapat menstimulus ekonomi masyarakat miskin. Sebab paling tidak bansos yang sedang berjalan sebagian sudah diberikan kepada masyarakat. Kendati begitu, Sri Mulyani menilai Bansos tidak bisa sendirian mendorong konsumsi rumah tangga. Namun juga diperlukan konsumsi yang lebih aktif dari masyarakat kelas menengah dan atas.

Staf Khusus Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tidak masuk zona resesi. Salah satunya melalui penanganan Covid-19 di sektor kesehatan yang dinilai akan membalikkan kepercayaan masyarakat kelas atas dan menengah untuk berkonsumsi. 

Baca Juga: Sri Mulyani: Piutang perpajakan 2019 naik Rp 13,22 triliun

“Pemerintah terus mendorong konsumsi untuk menyokong pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun ini dengan cara penanganan Covid-19 di sektor kesehatan. Karena saat ini aktivitas ekonomi masih sangat terbatas akibat pandemi,” kata Yustinus saat di hubungi oleh KONTAN, Rabu (26/8). 

Selain itu, menurutnya kepercayaan berkonsumsi dari masyarakat menengah dan atas ini sangat bergantung pada sinyal kepastian yang berjangka panjang. Sehingga, menurut Yustinus, rancangan Nota Keuangan dan RAPBN 2021 juga turut berpengaruh pada kepercayaan konsumen. 

Untuk itu, ia memastikan, pemerintah akan terus menunjukkan keseriusan dalam penanganan Covid-19 dengan cara mengupayakan ketersediaan vaksin secepat mungkin, dukungan bagi tenaga kesehatan, rumah sakit dan non tenaga kesegaran. “Sehingga apabila kasus Covid-19 berangsur di tekan maka pastinya konsumsi akan meningkat,” tegasnya. 

Pemerintah juga telah meluncurkan beberapa program baru untuk mendorong konsumsi masyarakat miskin seperti subsidi gaji Rp 600 ribu per bulan bagi pekerja dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta dan subsidi pulsa bagi para pegawai PNS sebesar Rp 200 ribu per bulan. 

Baca Juga: Enam sektor utama penerimaan pajak ini masih tertekan akibat Covid-19, apa saja?

Yustinus juga mengatakan, selain program di atas; pemerintah telah menggodok program-program baru guna mendorong permintaan konsumsi seperti program Bangga Bantuan Indonesia (BBI) yakni pemberian cash back bantuan pembelian produk UMKM. Kemudian program bansos beras dan tunai untuk penerima sembako non PKH. 

Serta program perpanjangan diskon tarif listrik Rumah Tangga 450 VA (100%), dan 900 VA bersubsidi 50% serta penambahan diskon listrik untuk segmen bisnis dan industri 450 VA. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×