kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45893,43   -4,59   -0.51%
  • EMAS1.326.000 1,53%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah telah salurkan Rp 58,35 triliun anggaran jaring pengaman hingga 10 Juni


Minggu, 14 Juni 2020 / 17:46 WIB
Pemerintah telah salurkan Rp 58,35 triliun anggaran jaring pengaman hingga 10 Juni
ILUSTRASI. JAKARTA,1106-DISTRIBUSI BANSOS. Relawan dari Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) memindahkan bantuan sosial (bansos) untuk warga di Sekretarian DPP Pospera, Jakarta, Kamis (11/06). Banutan yang akan di distribusikan ke beberapa wilayah ini dilakukan guna me


Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan virus Corona (Covid-19) sebesar Rp 677,2 triliun. Adapun alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai sektor.

Namun demikian, secara khusus anggaran biaya yang dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) adalah sebesar Rp 589,65 triliun atau tanpa memasukkan biaya di bidang kesehatan senilai Rp 87,55 triliun.

Anggaran pemulihan ekonomi ini terbagi menjadi dua, yaitu dari sisi demand senilai Rp 205,20 triliun yang digunakan untuk perlindungan sosial dan insentif perumahan.

Baca Juga: Pemerintah diminta melaporkan realisasi pemberian insentif kesehatan secara rutin

Kemudian, dari sisi supply sebesar Rp 384,45 triliun untuk menolong sektor usaha, serta agar para pelaku industri bisa tetap beroperasi dan bertahan.

"Berdasarkan realisasi per tanggal 10 Juni 2020 Pemerintah telah mencairkan dana untuk penanganan Covid-19 di bidang jaring pengaman sosial sebesar Rp 58,34 triliun," ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto kepada Kontan.co.id, Minggu (14/6).

Secara khusus, alokasi dana perlindungan dari sisi demand adalah Rp 203,9 triliun untuk berbagai program bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, bansos wilayah Jabodetabek, wilayah non-Jabodetabek, kartu prakerja, diskon listrik, logistik/pangan/sembako, dan BLT Dana Desa.

Lalu untuk insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dialokasikan sebesar Rp 1,3 triliun.

Baca Juga: Dorong daya beli, begini progres program padat karya tunai Kementerian PUPR

Lebih lanjut Andin menjelaskan, pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran PKH menjadi Rp 37,4 triliun dengan target penerima PKH 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Kemenkeu mencatat, sampai dengan 10 Juni 2020 lalu Pemerintah telah mencairkan anggaran PKH sebesar Rp 21,48 triliun.

Selanjutnya, untuk program sembako atau Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) telah dicairkan sebesar Rp 18,10 triliun dari total anggaran sebesar Rp 43,6 triliun. Lalu, untuk paket sembako di wilayah Jabodetabek sudah dicairkan sebesar Rp 1,26 triliun dari total anggaran sebesar Rp 6,8 triliun.

Kemudian, realisasi pencairan bantuan sosial tunai untuk wilayah non-Jabodetabek dari kas negara telah mencapai Rp 11,47 triliun dari total anggaran Rp 32,4 triliun.

Baca Juga: Pemerintah sudah cairkan dana penanganan corona Rp 62,44 triliun

Sementara itu, untuk program kartu prakerja dengan alokasi dana sebesar Rp 20 triliun saat ini telah dicairkan dari kas negara senilai Rp 2,41 triliun untuk 680.922 peserta.

Terakhir, untuk BLT Dana Desa berdasarkan data dari Dinas PMD Kabupaten/Kota yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dana yang telah disalurkan adalah senilai Rp 3,62 triliun.

"Dana ini disalurkan oleh 47.856 desa untuk 5.431.726 KPM di seluruh Indonesia," kata Andin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Practical Business Acumen Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×