Reporter: Hans Henricus |
BANDAR LAMPUNG. Pemerintah memastikan tidak sanggup menangani pembangunan Jembatan Selat Sunda yang menelan biaya sekitar Rp 100 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan dengan dana sebesar itu tidak mungkin Pemerintah bisa membangun jembatan yang akan menghubungkan Provinsi Lampung dan Provinsi Banten itu. "Apalagi, kalau pake dana Departemen Pekerjaan Umum maka proyek-proyek infrastruktur yang lain harus berhenti, dan itu tidak mungkin," ujar Djoko seusai mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja di Lampung, Rabu (4/3).
Solusinya, menurut Djoko Pemerintah akan menggandeng pihak swasta untuk ikut terlibat. "Sebab semua investor pasti ingin mendapatkan keuntungan dari proyek senilai Rp 100 triliun," katanya.
Saat ini, lanjut Djoko, Pemerintah sedang mengadakan studi kelayakan (feasibility studies). Selain soal menilai manfaat pembangunan jembatan, lewat studi kelayakan itu Pemerintah akan mencari peluang bagi investor untuk mendapatkan imbal hasil dari investasi mereka. "Sekarang sedang kami olah bagaimana investor harus mendapat penghasilan dari proyek jembatan itu," imbuhnya.
Djoko menjelaskan proses pembangunan jembatan itu bakal memakan waktu 15 sampai 20 tahun. Namun, sampai hari ini belum jelas kapan proses pembangunan jembatan itu dimulai. "Masih feasibility studies, belum ada kepastian," tutur Djoko.
Jembatan Selat Sunda tersebut direncanakan akan dibangun dengan panjang 31 kilometer dan ketinggian dari permukaan air laut hingga mencapai 70 meter.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan sebaiknya Pemerintah Provinsi Lampung dan Banten bersama Departemen Pekerjaan Umum gencar lakukan pembahasan.
"Dengan demikian pembangunan jembatan yang biayanya sangat mahal itu betul betul melancarkan rodak ekonomi di Pulau Suamtera dan Jawa," jelas Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
