Reporter: Noverius Laoli | Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. Pemerintah menganggarkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) senilai Rp 13 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P). Rinciannya, setiap orang akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 150.000 per bulan selama empat bulan ke depan. RAPBN-P ini akan segera diajukan ke DPR pada pertengah Mei ini.
"Total untuk BLSM saja sekitar Rp 13 triliun. Nanti ada di APBN-P dari penghematan yang ada (karena harga BBM naik). Dari situ dikembalikan lagi ke orang miskin supaya mereka tidak terkena dampak," ujar Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono usai mengikuti rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/5/).
BLSM senilai Rp 13 triliun tersebut akan dibagikan kepada 15,5 juta rumah tangga di Indonesia. Dari hitung-hitungan pemerintah, total sebanyak sekitar 62 juta hingga 65 juta jiwa masyarakat sangat miskin, dan hampir miskin akan menerima bantuan ini. Masyarakat yang masuk golongan ini adalah yang pendapatannya sekitar US 1 hingga US$ 2 per hari. "Hampir 30% dari jumlah penduduk Indonesia akan menerima bantuan ini," beber Agung.
Menurut Agung, pemerintah membantasi pemberian BLSM ini hanya 4 bulan lantaran anggara pemerintah terbatas. Selain itu, pemerintah juga mempertimbankan aspek politis pengucuran BLSM ini. Sebab, jika pengucuran bantuan langsung ini semakin lama, maka besar kemungkinan akan ditolak DPR karena dinilai berhubungan dengan pemilihan umum 2014 ke depan. Dengan waktu hanya 4 bulan, BLSM tidak akan menjadi alat politik 2014.
Selain mempersiapkan anggara BLSM ini, pemerintah juga akan menaikan volume bantuan lainnya. Bantuan itu berupa Bantuan Siswa Miskin (BSM), Beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Jika BLSM ini sudah disetujui DPR, maka pemerintah segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada kisaran harga sekitar Rp 6.000 per liter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
