kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.522.000   5.000   0,20%
  • USD/IDR 18.283   61,00   0,33%
  • IDX 5.298   -46,26   -0,87%
  • KOMPAS100 684   -6,98   -1,01%
  • LQ45 547   -2,88   -0,52%
  • ISSI 169   -2,19   -1,28%
  • IDX30 310   -1,03   -0,33%
  • IDXHIDIV20 421   -0,04   -0,01%
  • IDX80 79   -0,74   -0,92%
  • IDXV30 115   -0,02   -0,02%
  • IDXQ30 105   -0,12   -0,11%

Pemerintah Siapkan Rp 100 Miliar untuk Tiap Provinsi, Mendagri Ungkap Alasannya


Senin, 16 November 2026 / 15:00 WIB
Pemerintah Siapkan Rp 100 Miliar untuk Tiap Provinsi, Mendagri Ungkap Alasannya
ILUSTRASI. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian (KONTAN/Hervin Jumar)


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengucurkan tambahan anggaran untuk pemerintah daerah guna memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung pembangunan di daerah. Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar setiap provinsi memperoleh tambahan dana Rp 100 miliar, sedangkan setiap kabupaten mendapatkan minimal Rp 20 miliar.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Menanggapi rencana tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa petunjuk teknis (juknis) terkait kebijakan tambahan anggaran tersebut belum diterbitkan. Menurutnya, arahan Presiden baru saja disampaikan sehingga masih diperlukan proses lanjutan untuk merumuskan mekanisme penyalurannya.

"Saya belum menerima alasan teknis mengenai itu, tapi saya kira itu sangat bagus. Saya berterima kasih kepada Presiden, karena ada daerah-daerah yang memang kapasitas fisikal mereka itu sebenarnya kecil, rendah. Ada yang belanja pegawainya sudah di atas 50%. Kalau di atas 50% kan berarti program-program yang lain mereka agak kesulitan," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Baca Juga: Utang Luar Negeri Swasta Turun Jadi US$ 196,3 Miliar pada Kuartal III 2026

Tito mengungkapkan, pemerintah pusat selama ini tetap menjalankan berbagai proyek pembangunan di daerah meskipun anggaran transfer ke daerah (TKD) mengalami penyesuaian. Menurutnya, efisiensi anggaran di tingkat daerah turut diimbangi dengan berbagai program yang dibiayai pemerintah pusat.

"Tapi jangan lupa, program-program pemerintah pusat revitalisasi sekolah, kampung nelayan, perbaikan jalan, jembatan, juga dilakukan oleh pemerintah pusat di daerah-daerah. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, mereka dikurangi, mereka berusaha efisien, tapi kemudian ada program-program dari pusat yang jumlahnya lebih besar daripada anggaran yang dikurangi. Itu juga menjadi catatan kita," ungkapnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan, penyaluran tambahan dana tersebut membutuhkan proses administrasi dan persiapan teknis. Ia berharap anggaran bisa segera ditransfer pada tahun ini. Namun, apabila waktu yang tersedia tidak mencukupi, penyalurannya dapat dilakukan pada awal 2027.

"Tapi kalau nggak bisa (transfer tahun ini) ya apa boleh buat. Sebetulnya kan kemarin sudah ada tambahan TKD untuk daerah-daerah yang kekurangan fiskal. Sudah, Rp 1,4 triliun yang bulan Agustus, itu terutama untuk belanja pegawai dan lain-lain. Tapi kalau ada tambahan lagi ya secepat mungkin lebih baik. Tapi kalau nggak bisa waktunya, ya mau nggak mau di-carry over di bulan Januari," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pemberian tambahan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk setiap provinsi. Sementara itu, setiap kabupaten akan memperoleh tambahan minimal Rp 20 miliar, dengan kemungkinan alokasi lebih besar bagi kabupaten yang memiliki kebutuhan lebih tinggi.

Baca Juga: Pemerintah Pusat Dinilai Gemar Umbar Janji, Pemda Kebingungan Susun Anggaran 2027

"Dalam waktu dekat setiap provinsi, tambahan Rp 100 miliar tambahan, untuk Ibu Kota/Provinsi. Untuk tiap Kabupaten minimal Rp 20 miliar. Tapi untuk Kabupaten yang lebih besar mungkin akan tambah. Ini anggaran yang sudah siap akan saya kucurkan dalam waktu dekat," ujarnya.

Prabowo menjelaskan, sumber pendanaan tambahan anggaran tersebut berasal dari efisiensi dan penghematan belanja pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah berupaya menekan potensi kebocoran anggaran, terutama pada pos belanja barang dan jasa, agar dana yang berhasil dihemat dapat dialihkan untuk mendukung pembangunan di daerah.

"Belanja barang dan jasa dari APBN kita sekitar Rp 1.200 triliun, dari Rp 1.200 trilun diperkirakan 30% hangus karena mark up, penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini berarti kita bisa hemat Rp 400 triliun," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×