CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.466.000   -11.000   -0,74%
  • USD/IDR 15.860   -72,00   -0,46%
  • IDX 7.215   -94,11   -1,29%
  • KOMPAS100 1.103   -14,64   -1,31%
  • LQ45 876   -10,76   -1,21%
  • ISSI 218   -3,03   -1,37%
  • IDX30 448   -5,87   -1,29%
  • IDXHIDIV20 540   -6,91   -1,26%
  • IDX80 126   -1,77   -1,38%
  • IDXV30 135   -1,94   -1,41%
  • IDXQ30 149   -1,85   -1,22%

Pemerintah siap menambal subsidi BBM


Minggu, 26 September 2010 / 21:27 WIB
Pemerintah siap menambal subsidi BBM


Reporter: Irma Yani |

JAKARTA. Pemerintah siap merogoh kocek lebih untuk menyubsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya, pemerintah dan Komisi VII DPR sudah menetapkan kuota subsidi BBM 2011 naik menjadi 38,59 juta kiloliter (KL). Terang saja, anggaran subsidi BBM tahun depan pun ikut membengkak menjadi Rp 97,26 triliun.

“Anggaran masih (cukup). Kita punya bantalan,” papar Kepala Pjs Bidan kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Agus Supriyanto, akhir pekan lalu. Sayang, Agus enggan memaparkan seberapa besar anggaran lebih yang dimiliki Pemerintah itu.

Tambahan anggaran subsidi BBM itu baru akan di bahas kembali di DPR-RI pekan ini karena keputusan penambahan kuota BBM bersubsidi itu baru merupakan keputusan Komisi VII DPR-I dan Kementerian ESDM, pada rapat akhir pekan lalu.

Sekadar catatan, awalnya pemerintah mengusulkan volume subsidi BBM hanya 36,77 juta KL. Dengan jumlah ini, anggaran subsidi hanya Rp 92,7 triliun. Namun, Pemerintah dan Komisi VII DPR menetapkan kuota subsidi BBM 2011 naik menjadi 38,59 juta KL. Sebab itu, anggaran subsidi BBM tahun depan pun ikut membengkak menjadi Rp 97,26 triliun.

Hanya saja, kenaikan anggaran itu tidak terlalu banyak. Sebab, pemerintah dan DPR sepakat untuk menurunkan komponen alpha Pertamina. Komponen alpha merupakan penentu anggaran subsidi yang harus ditanggung pemerintah.

Awalnya, rata-rata alpha Pertamina Rp 596,62 per liter. Namun, dengan peningkatan volume subsidi, rata-rata komponen alpha menjadi Rp 595,46 per liter. "Ini cara yang terbaik agar anggaran subsidi tidak terlalu besar, tapi jatah BBM subsidi di masyarakat meningkat," kata Teuku Riefky Harsa, Ketua Komisi VII DPR.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×