/2024/11/11/2062412450.jpg "Pemerintah Rilis Paket Mitigasi Risiko Global, Acara Disiarkan Hybrid dari Seoul")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah segera mengumumkan paket kebijakan untuk meredam dampak dinamika global terhadap perekonomian domestik.
Kepastian tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso dalam keterangannya, Senin (30/3/2026).
Ia menjelaskan, berbagai langkah mitigasi tengah disiapkan, mulai dari kebijakan work from home (WFH), penyesuaian anggaran, hingga implementasi program B-50. Seluruh kebijakan tersebut akan dipaparkan secara resmi dalam waktu dekat.
Baca Juga: Siap-Siap! Harga BBM Akan Naik Mulai 1 April 2026, Diprediksi Naik Minimal 10%
Menurut Susiwijono, pemerintah akan menggelar konferensi pers untuk menjelaskan secara rinci arah kebijakan tersebut kepada publik. Acara akan dilaksanakan pada Selasa (31/3) secara hybrid dan disiarkan langsung dari Seoul.
Konferensi pers tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 21.00 waktu Seoul atau sekitar pukul 19.00 WIB.
"Semua kebijakan terkait dengan mitigasi risiko dinamika global seperti WFH, penyesuaian anggaran, B50 dan lainnya, akan diumumkan besok," kata Susiwijono.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah diketahui tengah mengkaji beberapa langkah untuk penghematan anggaran menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran.
Sejumlah opsi penghematan yang direncanakan akan ditempuh pemerintah, yaitu dari penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Adapun kebijakan WFH bagi ASN dan pekerja swasta selama satu hari dalam sepekan disebut telah disetujui semua menteri dan tinggal menunggu arahan dari Prabowo.
Adapun pemerintah memastikan rencana penerapan skema WFH satu hari dalam sepekan tidak akan berlaku untuk semua sektor bidang kerja.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan kebijakan ini berlaku untuk bidang tertentu yang memungkinkan kerja jarak jauh.
“Perlu saya luruskan bahwa berlakunya nanti untuk sektor-sektor tertentu. Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” kata Prasetyo, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu (21/6).
Baca Juga: Belanja Lebaran Meningkat, Konsumsi Kuartal I-2026 Diperkirakan Tumbuh Kuat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
