Reporter: Bidara Pink | Editor: Tendi Mahadi
“Ada daerah yang uang harian perjalanan dinasnya lebih tinggi 50% dari standar pemerintah pusat. Begitu juga honorarium 30% lebih tinggi dari standar pusat,” katanya.
Kalau anggaran belanja pegawai berasal dari transfer daerah APBN, maka Bhima menyarankan sebaiknya perlu dibuat standardisasi sehingga belanja perjalanan dinas dan komponen belanja pegawai lainnya sama dengan pusat.
Bhima juga menilai, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat. Hingga 2019, jumlah ASN di daerah mencapai 3,2 juta orang. Padahal pemerintah daerah bisa mengurangi rekrutmen PNS baru dengan digitalisasi.
Ia mengimbau, pemerintah melakukan asistensi dan pengembangan teknologi untuk membuat jumlah ASN lebih proporsional, sehingga anggaran yang ada bisa disalurkan ke belanja yang lebih esensial terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Setiap ASN yang kerja nya manual, berulang, kemudian terkait administrasi teknis sebaiknya diganti dengan sistem administrasi online. Harapannya jumlah ASN daerah bisa direduksi hingga 30% dalam 5 tahun ke depan,” tandasnya.
Selanjutnya: Terlibat skandal BLBI, Satgas BLBI sita aset rumah mewah di Karawaci
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
