Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Yudho Winarto
Puteri menjelaskan, seiring dengan pelebaran defisit yang membengkak, maka akan semakin menantang pula pengembaliannya ke batas normal meskipun akan dilakukan secara bertahap.
Untuk itu, Puteri mengimbau pemerintah harus berusaha sekeras mungkin agar pelebaran defisit yang terjadi, tetap dalam batas wajar dan memungkinkan kembali ke batas normal sesuai target di dalam Perppu.
Lebih lanjut, dalam upaya untuk menekan pelebaran defisit APBN, Puteri meminta pemerintah untuk dapat mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara yang potensial seperti pajak digital.
Selain itu, Puteri juga mengingatkan pemerintah agar meningkatkan efektivitas pengelolaan utang dan memperhatikan stabilitas rasio utang pemerintah terhadap PDB, untuk menjaga kredibilitas APBN dalam menghadapi tekanan perekonomian akibat pandemi.
Baca Juga: Ini rincian alokasi belanja negara senilai Rp 427,46 triliun untuk pemulihan ekonomi
“Strategi pembiayaan utang harus dilakukan dengan prudent dan terukur. Selain itu, Pemerintah juga perlu mempertimbangkan alternatif sumber pembiayaan lain dengan biaya dana yang lebih rendah,” kata Puteri.
Di dalam kondisi ketidakpastian pasar akibat dampak pandemi, maka tak dapat dimungkiri perkembangan indikator asumsi dasar ekonomi makro diperkirakan masih akan terus berkembang.
Maka dari itu, Puteri menilai pemerintah perlu lebih cermat dan akurat dalam menetapkan dan menghitung indikator tersebut dalam menyusun perubahan APBN tahun 2020. Ia juga meminta agar pemerintah segera menyampaikan revisi Perpres 54/2020 kepada DPR sesegera mungkin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
