Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) kembali menyelenggarakan Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) pada 4-5 November 2020.
Berbeda dengan perhelatan perdana pada 2018 yang diselenggarakan di Pusdiklat Pajak, kali ini penyelenggaraan SNKN yang memasuki tahun kedua diselenggarakan secara daring menyusul adanya situasi pandemi Covid-19.
Tahun ini, SNKN mengusung tema “Peran APBN untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan di Tengah Gejolak Ekonomi Global”.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan tema itu tentunya masih berkorelasi dengan kondisi saat ini di mana pandemi Covid-19 telah memberikan dampak serius terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, pembiayaan, serta penerimaan dan belanja negara.
Sri Mulyani menyampaikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan berkesinambungan.
Baca Juga: Sri Mulyani sudah kantongi data transaksi WNI di luar negeri Rp 3.684,7 triliun
“Berkesinambungan ini bisa dari berbagai aspek, termasuk APBN-nya, tidak rusak atau tidak broken. Sehingga APBN sebagai instrumen juga harus selalu dijaga kesehatannya agar tercapai tujuan bernegara tersebut,” ujar Menkeu, Rabu dalam sambutannya di acara tersebut (4/11).
Kata Menkeu, pemerintah tentunya melakukan upaya maksimal untuk memulihkan perekonomian melalui sejumlah kebijakan. Kajian yang berkualitas dan mumpuni sangat dibutuhkan guna memperkuat kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.
Di sisi lain, Kepala BPPK, Rionald Silaban mengungkapkan, simposium ini merupakan sarana bagi para peneliti keuangan negara untuk dapat berperan serta kepada negara melalui saran kebijakan dari penelitian yang dilakukan.
Ronald bilang berbagai kajian yang dilakukan untuk mendukung pembuatan kebijakan dalam bidang ini sangatlah diperlukan. Kebijakan yang dibuat pemerintah saat ini didorong agar berbasis informasi yang valid atau dikenal dengan evidence-based policy.
“Sebuah kebijakan yang didasari atas suatu kajian yang akan memudahkan para pengambil kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Peran Kemenkeu yang sangat strategis di dalam membangun negara memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu saya menyambut baik penyelenggaraan SNKN ini,” ujar Rionald.
Selanjutnya: Gantikan BPUI untuk pimpin holding BUMN asuransi, Erick Thohir luncurkan IFG
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
