Reporter: Hans Henricus | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pemerintah enggan mencampuri rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) senilai lebih dari Rp 1 triliun. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyerahkan masalah itu ke Sekretariat DPR.
Hatta beralasan Sekreatriat Jenderal DPR yang menangani masalah itu. "Saya tidak mendalami itu, tidak ikut campur dalam persoalan itu," ujar Hatta, Kamis (2/9).
Sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta menolak rencana pembangunan gedung baru yang rencananya akan dilengkap berbagai fasilitas yang akan memanjakan para politisi Senayan itu. "Fraksi PAN sendiri itu mengkritisi terlalu mewah," katanya.
Sebaliknya, Hatta mengusulkan seharusnya fasilitas yang diutamakan adalah perpustakaan dan ruang khusus untuk tamu kenegaraan."Sehingga bisa memaparkan, ini lho produk undang-undang yang kita hasilkan," katanya.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku belum mengetahui rencana pembangunan gedung baru. "Nanti akan saya tanyakan ke Menteri Sekretaris Negara," katanya.
DPR mengajukan pembangunan gedung setinggi 36 lantai. Setiap anggota dewan akan mendapatkan ruangan seluas 120 meter persegi. Gedung ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kolam renang, spa, pusat refleksi, dan minimarket.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
