Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah saat ini masih mengevaluasi libur Lebaran 2018. Hal itu melanjutkan banyaknya pengusaha yang menolak libur Lebaran lantaran waktunya terlalu lama.
"Saat ini masih dibicarakan, hasilnya masih satu atau dua minggu lagi," ungkap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani saat usai rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, (2/5).
Dengan demikian, saat ini pemerintah masih mengacu kepada surat keputusan bersama (SKB) untuk libur Lebaran 2018.
Namun begitu, Puan bilang, pihaknya masih akan melakukan diskusi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan perwakilan pengusaha untuk membahas soal.
"Pasalnya, untuk libur hari ini tidak hanya dipersiapkan untuk pelabuhan, airport, tapi juga terkait perbankan, bursa efek dan hal2 lain yang berkaitan dengan ekonomi tadi sudah banyak yang disampaikan untuk dicermati. Sehingga jangan sampai produktivitas berkaitan dengan ekonomi tidak kita cermati," tambah dia.
Hal itu juga menghindari kerugian yang terjadi dari sisi ekonomi saat Lebaran atau pasca Lebaran. "Prinsipnya kami akan mendengar masukkan dari berbagai pihak," kata Puan.
Dengan begitu, pada pekan ini dirinya masih akan terus mengevaluasi libur Lebaran. Adapun diperkirakan evaluasi selesai sebelum puasa. Disinggung apakah nanti akan ada Perpres soal ini, Puan bilang, keputusan pemerintah akan dibuat tetap dalam SKB.
Ditemui dalam kesempatan yang sama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya akan siap jika kembali memangkas libur Lebaran. Kendati begitu, ia mengaku memang butuh usaha ekstra untuk melakukan alternatif kemacetan yang terjadi.
"Kalau soal kemacetan saya maunya libur, tapi kita tunggu dulu hasilnya. (Kalau dipangkas) butuh effort, berbagai rekayasa, contra flow, memindahkan jalur alternatif," jelasnya.
Sekadar tahu saja, niat pemerintah memperpanjang waktu libur dan memotong cuti bersama pada Lebaran tahun ini menyebabkan jumlah hari libur para pekerja Indonesia bertambah dan mengurangi produktivitas dibandingkan negara-negara lain.
Itu sebabnya, kalangan dunia usaha menentang rencana perpanjangan masa cuti bersama. Hitungan pengusaha, kebijakan itu akan berdampak besar. Pertama, meningkatnya biaya yang harus ditanggung dunia usaha.
Niat pemerintah memperpanjang waktu cuti bersama pada Lebaran tahun ini menyebabkan jumlah hari libur para pekerja Indonesia bertambah dan mengurangi produktivitas dibandingkan negara-negara lain.
Itu sebabnya, kalangan dunia usaha menentang rencana perpanjangan masa cuti bersama. Hitungan pengusaha, kebijakan itu akan berdampak besar. Pertama, meningkatnya biaya yang harus ditanggung dunia usaha.
Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani, perpanjangan cuti bersama akan menunda jadwal produksi, pengiriman barang dan target industri.
Untuk menutup efek pergeseran itu, dunia usaha harus menanggung beban tambahan. "Akan ada overtime untuk mengejar efek liburan," kata dia kepada Kontan.co.id, Selasa (1/5).
Kedua, tingkat produktivitas pekerja rendah dan berdampak pada penurunan produktivitas perusahaan. Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, perpanjangan cuti Lebaran bisa menunda pengiriman barang tujuan ekspor. Ujungnya, eksportir bisa kena denda.
Ketiga, masa libur yang panjang juga berefek negatif bagi pasar modal. Selain mengurangi pendapatan broker, otoritas bursa maupun pajak, investor juga bisa dirugikan.
Sebab, investor tidak bisa segera mengambil posisi seirama sentimen yang berkembang di pasar global. Keempat, Produk Domestik Bruto (PDB) dari bisnis perdagangan dan investasi akan menyusut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
