Reporter: Farrel Dewantara | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Penghematan BBM bersubsidi menjadi satu-satunya senjata pamungkas pemerintah untuk mengatasi beban anggaran. Terbukti dengan upaya pemerintah lebih memilih pengendalian BBM bersubsidi ketimbang mengurangi subsidi. Padahal sejauh ini, belum ada kejelasan terkait pengendalian melalui IT tersebut.
Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengingatkan jika pengendalian BBM bersubsidi tahun depan tidak terlaksana, maka kemungkinan terjadi tambahan kuota melebihi yang ditetapkan APBN. "Kalau lebih memang betul tidak ada pengendalian bisa menjadi lebih dari 46 juta kiloliter," kata Hatta, Jumat (28/12).
Hatta bahkan mengkhawatirkan kuota BBM bersubsidi bisa jebol hingga 50 juta kiloliter. Pasalnya, setiap tahun penjualan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan. "Jika tahun depan angka transportasi kita meningkat 8% saja bisa 48 juta - 50 juta kl," jelasnya.
Untuk itu, pemerintah menekankan agar tahun depan pengendalian dan penghematan BBM bersubsidi harus segera dilakukan melalui IT. "Kuncinya ada pada IT," tegas Hatta.
Terkait pengadaan IT ini belum ada kejelasan siapa yang akan bertanggungjawab. Pemerintah menganjurkan dua pendekatan investasi.
Pendekatan pertama yang ditawarkan adalah seluruh biaya investasi dibiayai pemerintah. Namun, pemerintah sepertinya lebih mengharapkan tidak terlibat dalam investasi IT ini. "Tentu ini bukan pilihan utama," terang Hatta. Pendekatan kedua yang ditawarkan adalah investasi oleh Pertamina dan swasta. Jadi Pertamina bekerja sama dengan swasta atau swasta murni ditenderkan.
"Swasta silakan membangun IT. Nanti dibayar dari bagaimana, terserah nanti. Saya tidak ingin ikut urus campur. Intinya saya ingin ada IT," tegas Hatta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
