kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.797   -2,00   -0,01%
  • IDX 7.460   -19,91   -0,27%
  • KOMPAS100 1.153   -1,43   -0,12%
  • LQ45 914   0,41   0,05%
  • ISSI 225   -1,12   -0,49%
  • IDX30 472   0,95   0,20%
  • IDXHIDIV20 569   1,36   0,24%
  • IDX80 132   0,02   0,01%
  • IDXV30 140   0,92   0,66%
  • IDXQ30 157   0,24   0,16%

Pemerintah kejar peringkat daya saing infrastruktur RI naik ke posisi 45


Kamis, 14 Februari 2019 / 22:18 WIB
Pemerintah kejar peringkat daya saing infrastruktur RI naik ke posisi 45


Reporter: Benedicta Prima | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. World Economic Forum (WEF) dalam laporannya yang berjudul Global Competitiveness Index 2018 mencatat Indonesia menempati ranking 71 dari 140 negara dalam penilaian indeks daya saing infrastruktur.

Dengan ranking tengah tersebut, Indonesia mendapatkan skor 66,8 dari skala 0-100. Dari skor tersebut, Indonesia mendapatkan nilai bagus pada indikator konektivitas bandara, dan efisiensi pelayanan transportasi udara.

Di sisi lain, Indonesia masih memiliki nilai merah pada indikator konektivitas jalan, kualitas jalan, ketersediaan rel kereta, keterjangkauan listrik, dan ketersediaan air bersih. Beberapa indikator ini menempati ranking 75-120.

Pemerintah memiliki target menempatkan indeks daya saing infrastruktur Indonesia ke level 40. Maka untuk mencapai hal tersebut, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), optimistis akan segera menyelesaikan target pembangunan infrastruktur.

"Di akhir 2019 bisa tercapai semuanya," jelas Kepala Subdit Penyiapan Kebijakan Investasi Infrastruktur Direktorat Bina Investasi Infrastruktur PUPR Putut Marhayudi, Kamis (14/2).

Target pembangunan infrastruktur di bawah Kementerian PUPR sepanjang tahun 2019 antara lain menyelesaikan pembangunan 536 km jalan tol dari total 1000 km, menyelesaikan pembangunan 19 dam sumber air dari 49 dam dan menyelesaikan pembangunan sekitar 518 ribu rumah dari 550 ribu.

Selain itu, PUPR juga akan memperbanyak ketersediaan air minum pada tahun ini dengan target 17 ribu liter per detik dari target total 37 ribu liter per detik.

Juga memperluas pemukiman urban sebanyak 31,7 ribu hektare dari target total 38,4 ribu hektare. Serta memperluas akses sanitasi di 5 juta perumahan dari target total 12 juta perumahan

"Target 2015-2019 itu lah yang pelru kita selesaikan supaya posisi 40 bisa tercapai," jelas Putut.

Dengan banyaknya pekerjaan yang belum diselesaikan untuk mengejar target, Putut tak mengelak adanya hambatan dalam pembangunan infrastruktur.

Hambatan tersebut antara lain keterbatasan anggaran, perencanaan dan prioritas proyek yang masih lemah, project delivery belum efektif dan pemelihataan yang masih kurang memadai. Hal ini yang menyebabkan daya saing infrastruktur masih lemah.

Untuk menyikapi keterbatasan anggaran, Pemerintah mengutamakan pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) alias swasta.

Sedangkan penggunaan APBN atau APBD menjadi pilihan terakhir saat proyek tidak layak finansial dan alternatif pembiayaan lain telah dimanfaatkan.

"Banyak skema upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan target tersebut," ujar dia.

Putut juga mengklaim, dari 29 proyek strategis yang telah memasuki transaksi dan kontruksi, 67% atau senilai US$ 121,7 miliar dibiayai oleh swasta. Sedangkan anggaran pemerintah hanya digunakan 8%, sisanya alias 25% berasal dari BUMN dan BUMD.

Pemerintah hanya memiliki sisa waktu 11 bulan untuk segera menyelesaikan target proyek tahun ini. Serta mengejar 31 poin untuk mencapai level 40 daya saing infrastruktur.

Di sisi lain, tak sedikit pekerjaan yang belum selesai. Kendati demikian, Putut mengelak target ini ambisius. "Rencana strategis ini berangkatnya dari need analysis," imbuh Putut.

Ekonom Universitas Hassanudin (Unhas) Syarkawi Rauf menilai rencana pemerintah sepanjang 2019 ini nantinya akan menguntungkan perekonomian negara.

Pembangunan jalan tol, misalnya, akan memberikan multiplier effect pada perekonomian. "Ekonomi tidak mungkin bisa tumbuh dan berkembang, kalau konektivitas tidak baik," jelas Syarkawi.

Pembangunan konektivitas, ujar Syarkawi, akan menekan biaya logistik. Imbasnya, akan terjadi pemerataan kegiatan perekonomian di Indonesia barat dengan Timur. Sehingga manfaat positifnya, harga bisa terkendali hingga menumbuhkan daya saing industri manufaktur.

Dukungan terhadap proyek tersebut juga dilontarkan oleh Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta.

Pemerintah memang perlu menyelesaikan target pembangunan infrastruktur guna meningkatkan daya saing, terutama terhadap negara tetangga. "Tentu kita ingin negara ini maju, ya harus bangun infrastruktur," jelas Arif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×