Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pembangunan lima proyek jalan tol dapat segera dimulai kegiatan konstruksi. Sebab, pemerintah tetap memutuskan masing-masing badan usaha sebagai pelaksana dengan penandatangan perjanjian pengusahaan jalan tol.
Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Kepala Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengatakan, pembangunan kelima jalan tol tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar daerah.
Infrastruktur ini dapat menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing, memperluas lapangan kerja, mendorong pengembangan wilayah sekitar dan pertumbuhan ekonomi. “Total nilai investasi sebesar Rp 48,8 triliun,” ujar dia, Kamis (9/6).
Adapun kelima perusahaan yang menandatangi perjanjian pengusahaan jalan tol yakni, PT Trans Bumi Serbaraja untuk jalan tol Serpong-Balaraja sepanjang 30 km, PT Hutama Karya untuk proyek jalan tol Terbanggi Besar- Kayu Agung sepanjang 180 km, PT Jasa Marga Manado Bitung untuk proyek jalan tol Manado-Bitung sepanjang 39 km.
Selain itu, PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda untuk proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99 km, serta PT Jasa Marga Pandanaan Malang untuk proyek jalan tol Pandaan-Malang sepanjang 37 km.
Selain penetapan badan usaha, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), PT Penjaminan Infasruktur Indonesia juga menandatangani perjanjian penjaminan dan perjanjian regres jalan tol. Perjanjian ini diberlakukan untuk proyek jalan tol Manadop-Bitung, Balikpapan-Samarinda, dan Pandaan-Malang.
Darmin menjelesakan, dari kelima proyek empat proyek digelar dengan skema kerja sama pemerintah swasta (KPS). Khusus untuk proyek tol Terbanggi Besar-Kayu Agung digelar lewat penugasan atawa penunjukkan langsung ke PT Hutama Karya. “Terbanggi Besar-Kayu Agung yang merupakan bagian dari jalan tol Transumatera,” kata Darmin
Presiden Joko Widodo mengakui, kendala pengadaan lahan memang masih menghatu pelaksanaan proyek di Indonesia. Sebab itu, pihaknya meminta KKPIP dan pemerintah daerah setempat membantu badan usaha. Dia menjelaskan, solusi yang diambil Menteri Keuangan lewat dana talangan untuk transaksi pengadaan lahan cukup efektif. “Menteri Keuangan sudah bener, sudah pokoknya talangan, sudah,” tegas Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
