Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pihaknya akan terus menyesuaikan dan memperbaiki kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos) dari segi keterbatasan data, serta perbaikan pelaksanaan proyek infrastruktur untuk penyaluran bansos.
Selain itu, pemerintah akan bersikap terbuka dan fleksibel terhadap dinamika yang ada, serta mempersiapkan berbagai skenario dan rencana kontijensi untuk menghadapi ketidakpastian.
Baca Juga: Pemerintah akan perbaharui aturan tentang dana pensiun
“Saya setuju data ini adalah area yang perlu ditingkatkan lagi oleh pemerintah. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi Indonesia, tentunya memberikan tanggung jawab lebih bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk mengupdate data kepada kelompok atau keluarga miskin,” ujar Sri dalam peluncuran Indonesia Economic Prospects, Kamis (16/7).
Kemenkeu juga akan mendukung Pemda agar bisa mengupdate data dari satu rumah ke rumah tangga lain yang membutuhkan dukungan, sehingga mereka bisa diidentifikasi dan data ini bisa terus ditingkatkan.
Baca Juga: Ancaman resesi kini justru dinilai sebagai kenormalan baru di tengah pandemi corona
Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi dibangun atau didasari dari mobilisasi orang, barang, dan modal dengan tanpa batas. Ketiga faktor tersebutlah yang menciptakan pertumbuhan ekonomi di negara-negara emerging yang maju dan juga negara berkembang.
Dengan melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam masa pandemi yang diperkirakan mengalami kontraksi, maka Indonesia harus bersiap untuk melihat aspek mana saja yang optimistis akan bertumbuh dan aspek mana saja yang tidak akan bertumbuh.
Pasalnya, seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan tidak menginginkan adanya skenario terburuk. Ia menilai, ketiga faktor tersebut merupakan area yang akan terus memengaruhi proyeksi ekonomi hingga akhir tahun, bahkan hingga tahun 2021 mendatang.
Ke depannya, pendataan terkait informasi tempat tinggal serta identitas akan terus ditingkatkan oleh pemerintah. Pasalnya, biasanya di dalam sebuah kebijakan yang telah terencana sangat baik, implementasinya masih sering terkendala dalam hal pendataan.
Baca Juga: Inilah jejak pejabat Bareskrim Polri yang bikin surat jalan untuk Djoko Tjandra
"Apakah infrastrukturnya sudah cukup baik untuk mengeksekusi kelompok yang ingin kita jangkau. Misalnya, apakah kita tahu UMKM lokasinya di mana, khususnya mereka yang tidak punya akses ke perbankan. Kita tidak tahu mereka di mana tapi mereka ada. Jadi bukan pemerintah tidak mengidentifikasi, tapi memang kendala itu ada," kata Sri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
