Reporter: Eka Saputra | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Pemerintah ingin angka pengangguran berkurang lebih cepat sebelum pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berakhir 2014 mendatang.
Karenanya, mulai tahun depan hingga 2014, pemerintah menjanjikan untuk mencetak 4,8 juta lapangan kerja baru bagi angkatan kerja. Sebagai gambaran, dalam dua tahun terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada tambahan 4,6 juta lapangan kerja.
Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Rahma Iryanti bilang, target pemerintah ini telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga 2014.
Pemerintah ingin fokus menyiapkan angkatan kerja yang siap terjun di dunia kerja. Karena itu, program pemerintah akan diarahkan untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan kepada pemuda.
Setidaknya, pemerintah telah merencanakan beberapa program untuk bisa mencapai target 4,8 juta lapangan kerja. Seperti menggelar pelatihan keahlian untuk dapat bekerja, lalu mendorong para pemuda untuk magang kerja di perusahaan. Serta, mengadakan pelatihan kewirausahaan, dan berbagi pengetahuan.
"Tujuan utama kami agar mereka bisa meningkatkan keahlian untuk dapat bekerja," ujar Rahma, kemarin.
Adapun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013 nanti, pemerintah menargetkan sebanyak 502.880 pemuda bisa mendapat pelatihan berbasis kompetensi. Kemudian sebanyak 600.000 orang mendapat sertifikat kompetensi yang diakui oleh industri. Lantas sebanyak 34.750 kaum muda menjadi peserta magang dan mendapat sertifikat kompetensi. Selain itu, juga mendidik sebanyak 52.080 kaum muda dalam program pemberdayaan berwirausaha.
Pengamat ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latief Adam menyambut positif langkah pemerintah memberdayakan pemuda. Ia menilai, pengangguran usia muda sering menimbulkan pelbagai masalah sosial.
Latief berpendapat, agar program ini bisa efektif dan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja bagi industri, sebaiknya pemerintah mengajak sektor swasta. Nah, pihak swasta bisa memberikan tenaga ahli untuk mengajar di Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan begitu, hasil pelatihan bisa sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan swasta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
