Sumber: KONTAN | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Pemerintah sedang mengincar Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Pemerintah berharap pengelolaan taman rekreasi keluarga itu bisa berada di bawah kendali Sekretariat Negara. Sebab, tanah TMII yang selama ini dikuasai oleh Yayasan Harapan Kita adalah milik negara.
Selama ini, pemerintah sulit untuk mengambil alih TMII karena Yayasan Harapan Kita sulit untuk ditemui apalagi dipanggil. "Masalah ini harus bisa masuk dalam Panitia Kerja (Panja) DPR tentang Aset Negara," ujar Menteri Sekretaris Negara Ibnu Purna Muchtar dalam rapat Panja Aset Negara, Selasa (4/5).
Dengan dukungan DPR, Ibnu mengharapkan, pemerintah dapat mengambil alih pengelolaan TMII. Sehingga, hasilnya bisa masuk ke kantong negara. "Aset negara seperti TMII bisa meningkatkan penerimaan negara kalau berada di bawah Badan Layanan Umum," katanya.
Ambil contoh, pengelolaan Gelora Bung Karno. Setelah ada di bawah kendali pemerintah, pusat olahraga yang berada di Senayan ini bisa menghasilkan keuntungan enam kali lipat dibanding pengelola sebelumnya.
Ibnu juga mengaku, banyak menerima laporan masyarakat yang mengeluh tiket masuk TMII yang sudah terlalu mahal. Padahal tempat wisata yang terletak di ujung timur Jakarta itu seharusnya dapat menjadi taman hiburan dengan tiket masuk murah.
Selain TMII yang terkenal dengan Keoang Mas-nya, pemerintah juga berencana mengambil alih aset negara lain yang saat ini dikuasai oleh pihak swasta, misalnya, lewat perjanjian sewa. Dengan pendekatan politik, aset itu bisa kembali lagi ke negara. Cuma, "Perlu ada evaluasi karena ada potensi kerugian negara," ujar Ibnu.
Tampaknya, pemerintah akan mudah mengambil alih aset negara yang dikuasai swasta, lantaran Komisi II DPR mendukung penuh rencana tersebut.
Wakil Ketua Komisi II Teguh Juwarno mengatakan, pihaknya akan memasukkan masalah TMII dalam pembahasan Panja Aset Negara. Soalnya, panja ini dibentuk memang untuk menyelamatkan aset-aset negara. "Kami akan bahas lagi, bagaimana penyelesaiannya,” ujar dia.
Tapi, Anggota Komisi II DPR Jamal Aziz meminta pemerintah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan aset TMII milik negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
