Reporter: Herlina KD | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Pemerintah terus melakukan persiapan untuk melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi termasuk mendorong program konversi BBM bersubsidi ke BBG. Makanya, pemerintah akan mendorong perbankan untuk memberikan kredit untuk pengadaan konverter ataupun dispenser pertamax untuk SPBU.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan dalam rangka menyukseskan pembatasan BBM bersubsidi, pemerintah telah mengimbau perbankan untuk mempermudah pemberian kredit untuk pembelian konverter atau dispenser pertamax oleh SPBU. "Program pinjaman kepada perbankan, dan sebagainya itu harus disukseskan, baik yang akan digunakan untuk kepentingan konverter maupun untuk SPBU yang akan mengembangkan dispenser pertamax," ujarnya Selasa (10/1).
Ia menambahkan, pemerintah sudah sepakat untuk memperbanyak penyaluran BBG dan Compressed Natural Gas (CNG). Selain itu, Hatta bilang pemerintah akan segera melakukan sosialisasi mengenai program pembatasan BBM bersubsidi ini kepada masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pemerintah mempertimbangkan pemberian insentif untuk pengusaha SPBU untuk menyiapkan infrastruktur yang mendukung konversi BBM ke BBG. Menurutnya, pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 900 miliar untuk mendukung program pembatasan BBM bersubsidi.
Bahkan, jika anggaran itu masih kurang, pemerintah berencana untuk menambah alokasi anggaran untuk pembatasan ini. "Semua sudah dianggarkan, tapi memang ada program tambahan, kan itu bukan sekaligus. Misalnya untuk dukungan-dukungan itu, silakan investasi oleh (pemilik SPBU) masing-masing, nanti pemerintah membantu dengan bunganya. Ada sebagian bunga yang ditanggung pemerintah . Jadi tidak semuanya,” jelas Agus.
Menurut Agus, pemerintah berharap pengusaha SPBU akan melakukan investasi untuk mendukung penyediaan SPBU untuk pertamax. "Kalau diperlukan dukungan pemerintah, kita akan pertimbangkan," katanya.
Dengan pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi ini, pemerintah berharap konsumsi BBM bersubsidi tahun ini tidak melampaui dari kuota yang ditetapkan sebesar 40 juta kilo liter.
Berdasarkan data Kemenkeu, larangan penggunaan premium bagi kendaraan roda empat pelat hitam di Pulau Jawa dan Bali akan diberlakukan mulai 1 April, menyusul kemudian Pulau Sumatera dan Kalimantan pada 2013. Sementara implementasi di Pulau Sulawesi dan wilayah Papua masing-masing akan dilakukan pada Januari dan Juli 2014.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
