Pemerintah harus transparan kelola dana energi

Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Adi Wikanto

JAKARTA. Pengamat energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmi Radi menilai harga premium seharusnya bisa turun lebih besar.

Namun, pemerintah ternyata hanya menurunkan harga sebesar Rp 150 per liter.

Padahal, menurut perhitungannya seharusnya bisa turun hingga Rp 500 per liter.

Ia menilai alasan pemerintah yang memungut dana untuk ketahanan energi sebesar Rp 200 per liter masih perlu dipertanyakan.

Terutama pengelolaan dananya yang belum tentu transparan.

Memang Fahmi sebetulnya mendukung diberlakukannya skema oil fund, dana yang berasal dari pungutan harga BBM.

"Dengan catatan, transparansi harus jelas," katanya, Rabu (23/12).

Ia menilai dengan penurunan harga premium yang sedikit kurang memberikan daya dorong bagi peningkatan daya beli kelas menengah.

Selama ini yang menggunakan premium kebanyakan masyarakat kelas menengah untuk kendaraan pribadinya.

Sebaliknya, penurunan harga solar dianggap cukup tinggi.

Tinggal, pemerintah bisa mendorong ongkos angkutan juga bisa ikut turun.

Jika itu berhasil dampak lanjutan penurunan harga solar akan signifikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News