Reporter: Astri Kharina Bangun | Editor: Hasbi Maulana
JAKARTA- Deputi Logistik dan Infrastruktur Kemeneg BUMN Menteri Sumaryanto Widayatin menilai permintaan Komisi VI untuk menunda IPO PT Garuda Indonesia Persero belum merupakan keputusan final.
Meski begitu, pemerintah akan mengevaluasi permintaan itu lebih dulu. "Nanti kan ada rapat pembahasan lagi bersama DPR. Kira-kira mana yg terbaik, itu yang kita jalankan. Ini kan untuk kepentingan bersama," kata Sumaryanto Widayatin, Selasa, (30/11) usai rapat dengar pendapat PT Garuda Indonesia dengan Komisi VI DPR.
Sekadar mengingatkan, rencana Garuda Indonesia melakukan penawaran saham perdana alias IPO sudah disetujui dan mendapat izin DPR pada 16 September 2009 dan ditargetkan terdaftardi bursa saham (listed) pada 11 Februari 2011. Dari penjualan saham kepada masyarakat tersebut, Garuda menargetkan perolehan dana sebanyak US$ 300 juta.
Anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP Syukur Nababan menilai dengan kondisi Garuda yang masih perlu pembenahan dari segi manajemen, keuangan, maupun kinerja, penambahan dana lewat IPO belum mendesak dilakukan. "Manajemen harus dibenahi agar benar-benar layak jual. Kalau butuh dana, ya, kita bicara bersama. Kita bisa dorong agar ada penyertaan modal pemerintah untuk pembenahan manajemen. Aset yang ada dulu aja dioptimalkan," ungkap Syukur.
Sementara itu, menanggapi keinginan anggota komisi VI DPR RI agar Garuda terbuka dalam proses IPO, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Saltar menjawab itu bukan kewenangan Garuda. "IPO itu kwenangan pemilik saham. Urusan kami hanya mengurusi masalah manajemen perusahaan," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
