kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.740.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.708   -71,00   -0,40%
  • IDX 6.526   24,10   0,37%
  • KOMPAS100 849   6,96   0,83%
  • LQ45 645   5,86   0,92%
  • ISSI 228   -0,31   -0,14%
  • IDX30 360   3,72   1,04%
  • IDXHIDIV20 437   4,19   0,97%
  • IDX80 97   0,82   0,85%
  • IDXV30 121   0,51   0,43%
  • IDXQ30 114   1,21   1,07%

Jokowi dukung penghapusan ujian nasional mulai tahun 2021


Kamis, 12 Desember 2019 / 15:51 WIB
ILUSTRASI. Sejumlah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tujuh mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi/aww.


Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan dukungannya atas keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadhiem Makarim untuk menghapuskan Ujian Nasional mulai tahun 2021 mendatang. 

“Sudah dihitung, dikalkulasi, saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Presiden Jokowi Rabu (12/12) dikutip dari laman setkab.go.id. 

Baca Juga: Kebijakan ekspor nikel digugat WTO, Jokowi siapkan pengacara terbaik

Menurut Presiden, mulai tahun 2021, Ujian Nasional 2021 akan diganti dengan yang namanya assessment kompetensi. Artinya yang di-assessment nanti adalah sekolah dan guru-guru. Juga ada yang namanya nanti survei karakter. 

“Itu juga bisa dijadikan sebuah evaluasi pendidikan kita ini sampai ke level yang mana ke tingkat yang mana,” terang Presiden. 

Artinya, lanjut Presiden, mau tidak mau nanti setiap sekolah akan ada angka-angkanya. Yang angkanya dibawah grade tentu saja harus diperbaiki, diinjeksi sehingga mereka bisa naik levelnya. 

Baca Juga: Jokowi optimistis kemacetan berkurang 30% pasca resmikan tol layang Jakarta-Cikampek

Presiden Jokowi menegaskan, bahwa kebijakan penghapusan Ujian Nasional itu ada di pemerintah pusat. Bisa saja suatu saat nanti misalnya, misalnya perhitungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti apa, guru ditarik lagi ke pusat  bisa saja dilakukan, karena ini hanya menggeser anggaran dari daerah ke pusat lagi. 

“Tapi kan kalau policy ini betul-betul bisa menaikkan misalnya menaikkan kualitas pendidikan, menaikkan devisa kita ya tentu akan kita jalani terus,” tegas Presiden.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×