Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Kemampuan pemerintah untuk melihat potensi pajak yang belum tergali dari orang pribadi terbatas. Pemerintah tidak mempunyai akses untuk melihat rekening wajib pajak pribadi.
Alhasil, besaran audit yang bisa dilakukan pemerintah terhadap pajak penghasilan (PPh) orang pribadi sangat minim. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan penerimaan pajak orang pribadi yang bisa diaudit hanya di bawah 1%. "Jadi kesimpulannya kalau potensi penerimaan pajak belum tinggi salah satunya karena itu. Kita mau perbaiki kondisi itu untuk tahun depan," ujar Bambang, Kamis (11/12).
Pasalnya, pelaporan pembayaran pajak bersifat kesadaran alias self assessment. Menurut Bambang, yang paling penting dari pajak adalah profiling dan yang penting dari profiling adalah sumber data perbankan. Ia mengakui, memahami akses pemerintah untuk membuka data rekening wajib pajak belum diperbolehkan.
Namun, Mantan Wakil Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini meminta dukungan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kalangan perbankan untuk bisa membuka data rekening apabila memang dibutuhkan. "Saya junjung perbankan tapi kita butuh dukungan kalau kita butuh. Ada prosedur yang akan kami ikuti," tandasnya.
Adapun pemerintah memberi outlook realisasi penerimaan perpajakan secara keseluruhan hingga akhir tahun akan sebesar Rp 1.100 triliun dari target Rp 1.246,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014.
Dari realisasi Rp 1.100 triliun, PPh pribadi karyawan menyumbang Rp 93 triliun, sedangkan non karyawan hanya Rp 4 triliun. PPh non karyawan adalah kelompok pajak yang akan digenjot oleh pemerintah karena potensinya masih sangat besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
