Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menyikapi adanya kenaikan harga energi dan pangan ditingkat global yang berimbas kepada masyarakat sebagai konsumen, pemerintah mengeluarkan perlindungan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dan perpanjangan bantuan subsidi upah (BSU).
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah menilai BLT minyak goreng, BSU hingga perpanjangan BLT Dana Desa akan mendorong tingkat konsumsi masyarakat. Hanya saja, Rusli menilai bahwa BLT minyak goreng belum berdampak pada masyarakat rentan miskin.
Padahal kelompok masyarakat ini akan langsung mengalami turun kelas saat terjadi gejolak kenaikan harga barang-barang baik energi ataupun pangan.
Baca Juga: Ada BSU Rp 1 Juta, Ini Syarat Bagi Pekerja Gaji di Bawah Rp 3,5 Juta
"Orang miskin ada bantalan BNPT, PKH, ditambah BLT minyak goreng. Tapi rentan miskin bagaimana? ibarat orang yang nyemplung sungai itu orang miskin itu sudah ada pelampungnya, tapi rentang miskin belum," kata Rusli kepada Kontan.co.id, Rabu (6/4).
Maka ada baiknya untuk BLT minyak goreng dilakukan subsidi di hulu agar harga di tingkat konsumen dapat dijangkau hingga bisa dinikmati oleh masyarakat miskin dan rentan miskin.
Stabilisasi harga menjadi penting untuk memberikan keringanan kepada masyarakat di tengah kondisi saat ini.
Kemudian dengan BSU yang kali ini diberikan kepada pekerja yang memiliki upah dibawah Rp 3,5 juta juga belum bisa mencakup para pekerja informal. Sedangkan yang mampu mencakup kelompok masyarakat rentan miskin ialah BLT dana desa.
"Jadi pemerintah beri bantuan keroyokan ini, ada BNPT ada BLT minyak goreng, BSU BLT dana desa. Cuma sekarang satu tantangannya agar bagaimana pelaksanaannya tidak tumpang tindih. Artinya jangan ada penerima yang dobel atau tumpang tindih," kata Rusli.
