kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.908.000   1.000   0,05%
  • USD/IDR 16.212   -17,00   -0,10%
  • IDX 6.865   -12,86   -0,19%
  • KOMPAS100 999   -3,55   -0,35%
  • LQ45 764   -2,07   -0,27%
  • ISSI 226   -1,00   -0,44%
  • IDX30 393   -1,12   -0,29%
  • IDXHIDIV20 455   -0,68   -0,15%
  • IDX80 112   -0,32   -0,28%
  • IDXV30 114   0,03   0,02%
  • IDXQ30 127   -0,74   -0,58%

Pemerintah gandeng penyelenggar e-wallet dan fintech dalam pengadaan kartu pra kerja


Selasa, 24 September 2019 / 21:18 WIB
Pemerintah gandeng penyelenggar e-wallet dan fintech dalam pengadaan kartu pra kerja
ILUSTRASI. Warga berjalan kaki di trotoar jalan Jakarta


Reporter: Bidara Pink | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan bekerjasama dengan penyelenggara e-wallet dan Financial Technology (Fintech) dalam pengadaan program Kartu Pra Kerja.

Menurut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, sudah ada pendekatan yang dilakukan ke beberapa platform, seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain.

Dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, nantinya pemerintah akan memberikan fee kepada e-wallet yang sudah menyalurkan dana. Namun, ini juga masih dalam tahap perumusan.

Baca Juga: Bank Indonesia (BI) tidak pernah merilis rangking market uang elektronik

Darmin juga berharap dengan adanya Project Management Officer (PMO) mampu untuk menangani masalah penyaluran dana lewat penyelenggara e-wallet dan juga Fintech. "Harus ada PMO yang bisa mengatur dan juga melakukan komunikasi dengan penyelenggara ekonomi digital," ujar Darmin Nasution pada Selasa (24/9) di Jakarta.

Dengan hal tersebut, Pemerintah mengimbau para calon peserta Kartu Pra Kerja untuk memiliki e-wallet sebelum mendaftar untuk memudahkan penyaluran insentif.

Baca Juga: Dimodali asing, bank-bank baru hasil merger berebut segmen kredit UMKM

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×