Reporter: Venny Suryanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mengkaji penguatan kerangka kerja stabilitas sistem keuangan agar langkah penanganan permasalahan pada lembaga jasa keuangan maupun pasar keuangan dapat ditangani dengan lebih efektif dan dapat diandalkan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kajian ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan sektor keuangan saat ini dan asesmen forward looking, termasuk merujuk pada hasil evaluasi simulasi pencegahan dan penanganan krisis yang dilakukan secara berkala oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Adapun, dalam kajian penguatan itu, juga dilakukan dari sisi instrumen yang dapat digunakan perbankan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.
Pengkajian itu meliputi penyederhanaan persyaratan instrumen likuiditas bagi perbankan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas bank yang membutuhkan dukungan likuiditas, misalnya pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) dan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah (PLJPS) oleh Bank Indonesia sebagai lender of the last resort.
Baca Juga: Sri Mulyani jelaskan dua burden sharing yang disepakati dengan BI
Ekonom INDEF, Tauhid Ahmad menjelaskan, apabila BI dijadikan lender of the last resort ini harus ditempatkan jika kondisi keuangan yang krisis seperti saat ini akibat Covid-19.
Namun, menurutnya, meski BI dijadikan lender of the last resort tidak perlu pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang BI.
“Menurut saya kalau di permanenkan malah jadi alat kekuasaan dari sektor fiskal untuk mengurangi independensi bank sentral misalnya kalau lagi krisis, target perpajakan atau penerimaan menurun lari ke BI, tidak bisa begitu juga,” jelas Tauhid saat dihubungi KONTAN, Jumat (4/9).
Sehingga, apabila sampai itu dilakukan, maka tentu BI akan dianggap sebagai lembaga yang tidak independen. Menurutnya, ini justru menjadi kontraproduktif terkait independensi BI.
“Pasar melihat kalau nanti diberlakukan permanen, formasi ke arah situ tentu akan menjadi gangguan sebab fiskal harus lebih dominan,” jelasnya.
Tauhid menegaskan, dirinya sangat setuju kalau pemerintah dan BI hanya sebatas koordinasi untuk penguatan KSSK. “Jangan sampai kebablasan terkait pembahasan isu itu,” tutupnya.
Selanjutnya: Begini penjelasan Sri Mulyani terkait kontroversi wacana revisi UU BI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
