Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Anggota Komisi IX DPR, Surya Chandra Suropatty, mendesak pemerintah segera menyelesaikan perbedaan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Menurut Surya, persoalan ini jangan dianggap sebagai hambatan yang dapat menghalangi beroperasinya BPJS pada 1 Januari 2014. "Ini harus dilihat sebagai tantangan yang harus diatasi dengan cepat oleh pemerintah," kata Surya saat dihubungi KONTAN, Rabu, (14/8).
Politisi PDI Perjuangan tersebut melihat, selama ini perbedaan data jumlah penduduk miskin disebabkan oleh perbedaan kriteria.
Menurutnya, jika menggunakan standar World Health Organization (WHO) yang menetapkan kriteria miskin dengan pendapatan US$ 2 per hari, jumlah penduduk miskin di Indonesia bisa mencapai 150 juta orang. "Masalahnya pemerintah menggunakan kriteria pendapatan 1 dolar per hari," kata Surya.
Sebagaimana diketahui, mengacu data PBI BPJS, jumlah orang miskin yang masuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hanya 84,6 juta orang.
Padahal, data TNP2K mencatat ada 96,7 juta orang. "Maka ada 10,3 juta orang yang tidak masuk JKN dan rawan ditolak oleh rumah sakit," jelas Said Iqbal, Sekretaris Jenderal Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
