kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45999,31   5,71   0.57%
  • EMAS1.199.000 0,50%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah diminta hati-hati terapkan sistem ranking bagi CPNS yang tak lolos SKD


Kamis, 22 November 2018 / 21:24 WIB
Pemerintah diminta hati-hati terapkan sistem ranking bagi CPNS yang tak lolos SKD
ILUSTRASI. SELEKSI CPNS


Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah diminta hati-hati terhadap solusi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang tidak lolos seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan sistem ranking. Pasalnya, hal tersebut bisa mempengaruhi kualitas dari sumber daya manusia (SDM) PNS itu sendiri.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Lina M. Jannah mengatakan, upaya pemerintah itu sebetulnya langkah pemerintah untuk memenuhi kebutuhan CPNS dengan sistem ranking dilakukan untuk mengejar anggaran.

Maklum, jika ingin mengulang seleksi CPNS dari awal lagi pemerintah harus merogoh kantong yang tak sedikit. Tapi, di sisi lain, pemerintah juga perlu hati-hati dengan memilih ranking yang paling atas.

"Apakah betul itu terbaik dari sesuai yang diharapkan atau yang terbaik dari yang terburuk. Itu kan bisa jd masalah ke depan," jelas Lina, Kamis (22/11).

Untuk itu, ia berharap pasca tes SKD, pemerintah harus betul-betul menguji para CPNS di tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Karena proses SKB sejatinya, menguji para CPNS apakah sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.

"Jadi bukan sekadar dasarnya saja tapi kompetensi juga harus diperhatikan. Artinya, SKB harus sesuai dengan bidang masing-masing," tambah Lina.

Jangan sampai, hanya karena memenuhi formasi, para penguji memasukkan unsur subjektifitas. "Ini bukan untuk kebutuhan saat ini tapi kebutuhan dalam jangka panjang. Artinya SKB klo tidak sesuai ya mending kosong aja, daripada merugikan ke depannya," lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan pihaknya masih belum bisa berkomentar. Alasannya, belum mendapat laporan dari pemerintah.

Tapi pihaknya sudah menjadwalkan rapat dengan pemerintah untuk membahas soal ini pada 6 Desember nanti. "Harus ada solusi atas kelulusan SKD yg hanya kurang lebih7% ini," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Storytelling with Data (Data to Visual Story) Mastering Corporate Financial Planning & Analysis

[X]
×