kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah didorong manfaatkan penetrasi teknologi digital dalam penyaluran bansos


Selasa, 24 Agustus 2021 / 15:51 WIB
Pemerintah didorong manfaatkan penetrasi teknologi digital dalam penyaluran bansos
ILUSTRASI. Warga menunjukkan uang tunai saat penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Bandar Lampung, Lampung, Rabu (4/8/2021).


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah menjalankan berbagai upaya untuk menangani pandemi Covid-19. Khusus di sektor ekonomi, pemerintah melakukan percepatan dalam mengeluarkan skema-skema kebijakan untuk meminimalisasi dampak pandemi.

Semuanya dilakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat Indonesia. Namun, sinergi dalam melaksanakan sebuah kebijakan masih dirasakan kurang, sehingga kementerian/lembaga kerap berjalan sendiri-sendiri.

Untuk itu diperlukan revolusi atau perbaikan mendasar dalam kebijakan manajemen bantuan sosial di era pandemi ini.

Baca Juga: Peran Puskesos-SLRT terus didorong untuk sempurnakan sistem perlinsos

“Manajemen bantuan sosial seharusnya bukan lagi jadi domain satu instansi pemerintah, tetapi menjadi domain semuanya karena ini salah satu tugas utama pemerintah,” kata Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri dalam keterangannya, Selasa (24/8).

Yose menjelaskan bahwa pada prinsipnya seluruh kementerian/lembaga tidak hanya harus memainkan perannya masing-masing, tetapi bersinergi dan bekerja sama dengan industri lainnya untuk memastikan bantuan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.

“Banyak pihak yang memiliki otoritas dalam penyaluran bantuan sosial tetapi tidak punya kemampuan, bahkan kurang memiliki tanggung jawab sehingga masing-masing cenderung bersikap wait and see,” ungkap Yose.

Berbagai program bantuan yang saat ini digulirkan idealnya harus dapat diberikan secara merata dan transparan sebagai upaya untuk menghindari potensi terjadinya tumpang-tindih antar penerima.

Yose mendorong kementerian/lembaga untuk memanfaatkan pesatnya penetrasi teknologi digital dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

Ia mencontoh penggunaan teknologi finansial (fintech) dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat seperti yang sudah dilakukan di dalam Program Kartu Prakerja, apalagi, menurutnya, setidaknya 70% masyarakat Indonesia sudah dapat mengakses internet melalui berbagai perangkat.

“Kita tidak bisa underestimate penetrasi dari teknologi digital kepada masyarakat secara keseluruhan. Bahkan di tempat-tempat terpencil pun sudah banyak yang terjangkau teknologi digital ini,” jelas Yose.




TERBARU

[X]
×