Pemerintah dan FIFA Bentuk Tim Transformasi Sepak Bola Indonesia

Reporter: Ratih Waseso | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia.

Langkah tersebut merupakan salah satu poin dalam surat dari FIFA yang diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tindak lanjut pembicaraan melalui telepon dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, pada 3 Oktober 2022 lalu.

"FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut," kata Jokowi dalam Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (7/10).

Baca Juga: Kemenpora Prioritaskan Audit 18 Stadion Pertandingan yang Digunakan Liga 1

Dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA terkait tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pada 1 Oktober 2022 lalu.

"Berdasarkan surat tersebut, alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA," imbuhnya.

Namun, Ia memaparkan bahwa akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dan pemerintah Indonesia diantaranya untuk,

Pertama, membangun standar keamanan stadion di seluruh stadion yang ada di Indonesia. Kedua, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional.

Ketiga, melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan suporter untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama.

Baca Juga: Kapolri Tetapkan 6 Tersangka Terkait Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang

Keempat, mengatur jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi-potensi risiko yang ada. Kelima, menghadirkan pendampingan dari para ahli di bidangnya.

Selanjutnya, Presiden FIFA, Gianni Infantino, juga akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat. "Nanti, Presiden FIFA akan datang ke Indonesia pada Oktober atau November untuk berdiskusi dengan pemerintah," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News