Reporter: Dani Prasetya | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pemerintah dan DPR sepakat merancang ulang kebijakan pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini supaya anggaran subsidi BBM tida membengkak dan penyalurannya tepat sasaran.
"Kami sepakat dengan DPR untuk mengatur volume konsumsi BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi," ungkap Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam rapat paripurna DPR, Senin (11/7).
Saat ini pemerintah masih menerapkan subsidi harga untuk BBM jenis premium dan solar untuk semua kendaraan pribadi. Padahal, jumlah kendaraan bermotor khususnya berstatus milik pribadi meningkat setiap tahunnya.
Penambahan jumlah kendaraan pribadi ini membuat volume konsumsi BBM bersubsidi membengkak. Pada 2010 tercatat sebesar 38,2 juta kiloliter (kl) atau melampaui kuota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 36,5 juta kl. Dari jumlah tersebut premium menyerap subsidi terbesar dengan porsi 23,1 juta kl atau sekitar 60% dari total subsidi.
Penetapan volume pada 2010 itu sebenarnya telah mengarah pada upaya pengurangan kebutuhan BBM bersubsidi yang pada 2009 mencapai 37,7 kl. Namun, ternyata target yang ditetapkan pada 2010 sebesar 36,5 juta kl meleset. Realisasi jauh dari tinggi daripada target dan kuota.
Oleh karena itu, DPR meminta agar pemerintah mengubah pola pemberian subsidi itu menjadi subsidi tepat sasaran. Artinya, pemerintah harus memilah pihak-pihak yang berhak menerima subsidi BBM tersebut.
Apalagi, pada 2010 sekitar 53% dari total volume konsumsi BBM bersubsidi jenis premium dikonsumsi mobil pribadi. Sisanya dikonsumsi oleh motor 40%, mobil barang 4%, dan angkutan umum 3%. "Artinya BBM bersubsidi masih didominasi masyarakat mampu makanya tidak tepat sasaran," kata dia.
Juru bicara fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo telah meminta pemerintah segera menentukan skema yang tepat untuk menyalurkan subsidi BBM. Dia minta alokasi subsidi yang sebelumnya dikucurkan untuk BBM itu nantinya bisa digunakan untuk meningkatkan sektor pendukung pangan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.
Dia pun mengingatkan pemerintah mengurangi pemakaian obligasi sebagai pembiayaan defisit untuk keperluan konsumtif. "Harusnya digunakan untuk infrastruktur," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
