Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan Panitia Kerja di Badan Anggaran DPR sepakat menambah belanja kementerian dan lembaga tahun 2023. Pada rapat yang digelar Selasa (20/9), belanja pemerintah dinaikkan dari Rp 992,17 triliun menjadi Rp 1.000,77 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, penambahan belanja ini seiring pendapatan negara yang diproyeksi naik tahun depan serta proyeksi defisit anggaran yang tidak berubah.
Adapun defisit sementara APBN 2023 dipatok sebesar 2,84% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan nominal sebesar Rp 598,2 triliun.
"Total belanja K/L (kementerian/lembaga) dalam RAPBN awal sebesar Rp 993,2 triliun direncanakan belanja pegawai Rp 273 triliun, belanja barang Rp 337 triliun, serta belanja modal hingga belanja bansos (bantuan sosial)," tutur Isa dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, Selasa (20/9).
Baca Juga: Ekonom Proyeksi Rupiah Menguat di Akhir Tahun 2022, Ini Sentimennya
Secara terperinci, anggaran K/L paling besar di antaranya akan dialokasikan untuk Kepolisian yang bertambah Rp 3,3 triliun menjadi Rp 111,1 triliun, Kejaksaan bertambah Rp 3,2 triliun yang menjadi senilai Rp 14,1 triliun, dan Kementerian Pertahanan ditambah Rp 2,4 triliun menjadi sebesar Rp 134,3 triliun.
Meski begitu ada juga beberapa anggaran kementerian dan lembaga yang direalokasi. Seperti anggaran untuk Kementerian Kesehatan (Kemkes) yang dialihkan sebesar Rp 3 triliun, sehingga anggaran Kemenkes menjadi Rp 85,4 triliun. Sayang, Isa tidak menjelaskan alasan realokasi di anggaran Kemenkes.
Kemudian anggaran Kementerian Pertanian juga dialihkan sebesar Rp 103,5 miliar ke Badan Pangan Nasional (Bapanas), sehingga anggarannya menjadi Rp 5,3 triliun.
Selain menambah anggaran belanja K/L, anggaran non K/L juga ditambah Rp 8,8 triliun. Belanja tersebut terutama untuk menambah anggaran subsidi energi Rp 1,3 triliun serta program belanja lainnya Rp 7,5 triliun. Di sisi lain belanja untuk transfer ke daerah (TKD) juga naik Rp 3 triliun.
Baca Juga: Pelemahan Rupiah Bersifat Sementara, Ada Potensi Menguat di Akhir Tahun 2022
Jika ditotal, penambahan belanja termasuk belanja K/L, non K/L serta TKD tahun depan sebesar Rp 19,4 triliun. Belanja ini naik seiring dengan target penerimaan negara yang juga naik.
Target penerimaan negara didesain sebesar Rp 2.463 triliun, naik Rp 19,4 triliun dari target awal. Penambahan target tersebut terutama dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 15,1 triliun, sementara perpajakan naik Rp 4,3 triliun.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai wajar belanja negara tahun depan bakal naik termasuk subsidi energi karena dua tahun terakhir, pemerintah menghadapi kendala dalam mengeksplorasi belanja negara yang terbatas.
Baca Juga: Buka Pendataan-nonasn.bkn.go.id, Ini Cara Buat Akun untuk Pendataan Non ASN 2022
Ekonom Celios Bhima Yudhistira juga memproyeksikan anggaran di APBN ini berisiko membengkak di 2023. Bahkan defisitnya bisa di atas 3% dari PDB. Ini karena kebutuhan subsidi dan kompensasi BBM masih cukup tinggi di 2023.
Selain itu pemerintah juga mempercepat beberapa proyek infrastruktur sehingga BUMN membutuhkan banyak tambahan modal untuk memastikan proyeknya selesai sebelum tahun 2024. "Apalagi belanja pegawai masih cukup besar," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
