Reporter: Irma Yani | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk menciptakan lapangan kerja di dalam negeri pasca moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk program pemberdayaan dan pengurangan pengangguran di daerah basis TKI.
Menurut Muhaimin, alokasi anggaran untuk program tersebut berasal dari penghematan di masing-masing kementerian/lembaga. "Semua anggaran sedang dihitung dari Kementerian PU, Kemenakertrans, PNPM Mandiri, sektor kelautan dan berbagai sektor sehingga semua TKI yang tidak berangkat dapat ditangani," kata Muhaimin, Senin (27/6).
Menurutnya, penghematan anggaran akan dialokasikan untuk peningkatan angaran PNPM Mandiri terutama di daerah yang tercatat menjadi kantong-kantong TKI terbesar. Saat ini, tercatat ada 38 daerah yang menjadi kantong TKI. "Ada PNPM di sejumlah daerah yang menjadi sumber-sumber perekrutan TKI. Itu peluang usaha tambahan jenis program, tambahan jenis insetif jenis kewirausahaan," terangnya.
Muhaimin memperkirakan pemerintah harus menyediakan 2,5 juta lapangan pekerjaan dalam setahun. Ini dengan asumsi bila ada sekitar 15.000 hingga 20.000 orang TKI per bulan yang tidak jadi berangkat ke Arab Saudi.
Berapa besar anggaran yang berasal dari penghematan tersebut, Muhaimin belum mengetahui pasti. Namun, dia memperkirakan akan mencapai sekitar Rp 15 triliun.
Pemerintah menghentikan sementara pengiriman TKI ke Arab Saudi per 1 Agustus mendatang. Penghentian ini berlaku hingga Arab Saudi meneken perjanjian perlindungan TKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
