Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo meminta sejumlah menteri memutar otak mencari tambalan dana dalam proyek tol Trans Sumatra. Hal itu tengah dibahas bersama oleh Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Salah satunya adalah penerbitan utang. "Ada beberapa opsi beliau yang merumuskan. Apa mengeluarkan bond dengan jangka panjang dengan jaminan pemerintah," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai rapat terbatas, Selasa (7/7).
Baca Juga: Layanan gratis ongkir dari Lumbung Pangan Jatim sudah jangkau 19 daerah
Selain itu Basuki juga sempat menyampaikan opsi Sovereign Wealth Funds (SWF). SWF sendiri masih digodok oleh pemerintah yang nantinya akan menghimpun dana dari berbagai lembaga keuangan internasional.
Isu pendanaan memang menjadi masalah dalam menyambungkan jalan tol dari Lampung ke Aceh tersebut. Total panjang koridor utama atau backbone jalan tol Trans Sumatra mencapai 1.974 kilometer (km).
Selain backbone, tol Trans Sumatra juga akan membangun beberapa jalan pendukung seperti di Bengkulu, Padang, dan Sibolga. Total panjang jalan tol ditambah jalan pendukung mencapai 2.878 km. "Target kita ingin menyelesaikan 2024, kendala hanya satu pendanaan," terang Basuki.
Baca Juga: Jokowi minta penyelesaian kendala pembangunan tol Cisumdawu bersifat permanen
Basuki menerangkan saat ini 41% atau 1.194 km telah dalam proses konstruksi. Sementara sepanjang 393 km atau 14% telah beroperasi dan 45% atau sepanjang 1.291 km tahap persiapan.
Dari angka tersebut dibutuhkan dana Rp 500 triliun untuk membangun keseluruhan tol. Sebesar Rp 72,2 triliun disediakan oleh bank, Rp 21,6 triliun berasal dari dukungan pemerintah, dan Rp 19,6 triliun berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Jadi ada Rp 113 triliun yang sudah commited termasuk yang sudah operasi tadi sepanjang 393 km, sehingga masih dibutuhkan Rp 387 triliun untuk menyelesaikan seluruhnya," jelas Basuki.
Baca Juga: Ada kejanggalan di lelang penerangan jalan umum, perusahaan BUMN ini menjadi sorotan
Sementara bila hanya penyelesaian backbone sepanjang 1.974 km dana yang dibutuhkan sebesar Rp 266 triliun. Dari angka tersebut telah tersedia Rp 75 triliun dan masih membutuhkan Rp 191 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
