kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Pemerintah bentuk Satgas BLBI, ini harapan pengusaha


Minggu, 11 April 2021 / 20:31 WIB
Pemerintah bentuk Satgas BLBI, ini harapan pengusaha
ILUSTRASI. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang


Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang berpendapat bahwa pemerintah perlu berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus BLBI mengingat persoalan berkaitan dengan BLBI sudah cukup lama.

"Langkah Presiden untuk membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan likuiditas BI perlu kita apresiasi dan kita beri dukungan. Melalui Satgas ini diharapkan akan mampu segera menuntaskan dan mengembalikan uang dan aset Negara yang wajib dikembalikan," ujar Sarman kepada Kontan, Minggu (11/4).

Meski begitu, dia juga mengatakan bahwa Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI ini perlu diberikan target kerja supaya tidak berlarut-larut. Menurutnya, target kerja tersebut bisa dalam setahun hingga dua tahun dan harus ada akses untuk mendapatkan berbagai dokumen yang dibutuhkan.

Baca Juga: Kata pakar hukum soal Satgas Hak Tagih BLBI

"Dengan satgas ini kan berarti pemerintah membentuk tim khusus untuk memburu para pengusaha yang dulu mendapatkan dana BLBI. Jadi target kerja harus ditetapkan agar satgas ini dapat menyusun program kerja," lanjutnya.

Lebih lanjut, dia juga berharap satgas yang dibentuk dapat segera menyelesaikan kasus piutang BLBI, khususnya dalam kondisi dimana negara membutuhkan pendapatan tambahan akibat pandemi Covid-19.

Adapun, dalam Keppres 6/2021 ini disebutkan bahwa Satgas bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien. Hal itu dapat berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya.

Upaya tersebut akan dilakukan kepada debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya, maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap penanganan dana BLBI.

Satgas mulai berlaku sejak Keppres ditetapkan, yakni pada 6 April 2021 dan akan bertugas hingga 31 Desember 2023 mendatang.

Selanjutnya: Jokowi bentuk Satgas penanganan hak tagih negara dana BLBI

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×