Reporter: Yudho Winarto | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Pemerintah belum berniat untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan. Pemerintah masih memberikan kesempatan untuk BUMN pangan yang ada.
"Belum berniat mengkaji karena masih memberikan kesempatan kepada BUMN yang ada untuk mengembangkan dirinya dan menangani misi itu," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan, di Istana, Senin (6/2).
Dahlan menegaskan kemungkinan pihaknya bakal melihat kondisi dan kemampuan BUMN di akhir tahun 2012. Tapi tidak berhenti di situ saja, pemerintah juga tetap melihatnya di akhir tahun 2013.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa begitu saja membangun BUMN pangan baru. Setidaknya langkah yang seharusnya diambil dengan mengevaluasi kemampuan BUMN yang ada saat ini. "Apakah BUMN pangan yang sudah ada ini mampu atau tidak menjalankan misi," katanya.
Nah, setelah evaluasi kemampuan ini, pemerintah baru bisa menentukan langkah selanjutnya. Pertama jika mampu menjalankan misi dalam program ketahanan pangan maka pemerintah bakal memperkuat kemampuan BUMN pangan itu. Kedua, jika BUMN tidak mampu langkah selanjutnya dengan menggabungkan sejumlah BUMN pangan atau membentuk BUMN pangan baru.
Sebelumnya, pemerintah kembali mewacanakan pembentukan BUMN pangan sehubungan dengan kebijakan ketahanan pangan melalui Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (Gp3k) yang merupakan sinergi BUMN dengan petani. Bahkan pemerintah sudah mempersiapkan anggaran sampai 2014 sebesar Rp 4,1 triliun untuk program tersebut.
Beberapa BUMN yang bakal dilibatkan dalam program ini antara lain PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani ditugasi untuk penyediaan bibit, PT Pusri Holding untuk pengadaan pupuk, Perum Bulog terkait dengan penampungan dan distribusi beras, Perum Tirta I dan II bertanggungjawab mengurusi irigasi serta Perum Perhutani dan Inhutani sebagai pelaksana dan penyedia lahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
