Reporter: Handoyo | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Program transmigrasi kembali di galakkan. Pemerataan penduduk menjadi alasan digulirkannya kembali program tersebut. Pemerintah sendiri telah menganggarkan program transmigrasi tersebut sebesar Rp 1,5 triliun.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, anggaran yang telah disediakan tersebut akan digunakan untuk pembangunan fasilitas penunjang seperti tumah dan lahan pertanian, serta biaya hidup dan pembinaan.
Menurut Marwan, program transmigrasi ini sifatnya sukarela. Bagi warna negara yang tertarik, pemerintah akan memberikan tanah kepada warga peserta transmigrasi seluas dua hektar (ha). Selain itu, peserta transmigrasi juga akan diberi biaya hidup selama 18 bulan sebesar Rp 3 juta per bulan.
Sebagai bekal keahlian, selama lima tahun peserta transmigrasi juga diberikan pelatihan pembinaan ketenaga kerjaan. "Biaya hidup, fasilitasi pembinaan selama lima tahun, setiap bulan dikasih," kata Marwan pekan lalu.
Saat ini, menurut Marwan pihaknya sudah siap menjalankan program transmigrasi tersebut. Meski tidak merinci, beberapa lokasi yang akan dijadikan wilayah tujuan transmigrasi tersebut antara lain Sumatera, Kalimanatan dan Sulawesi.
Informasi saja, APBN 2015 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp 6,45 triliun. Tambahan dana yang disetujui oleh badan anggaran untuk tambanah anggaran prioritas sebanyak Rp 475 miliar dan tambahan belanja hasil pembahasan sebesar Rp 2,2 triliun. Dengan jumlah tersebut mala RAPBNP 2015 menjadi Rp 9,02 triliun.
Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, program transmigrasi bukan hanya memindahkan penduduk dari wilayah padat penduduk ke yang jarang. Tetapi, harus di barengai dengan pemetaan lokasi dan pendampingan bagi peserta transmigrasi tersebut.
Jangan sampai, program transmigrasi ini mubazir lantaran para pesertanya kembali ke Jawa pada saat taraf hidup mengalami perbaikan. "Kalau sekedar memindahkan, bila insentif yang diberikan sudah tidak diberikan akan balik lagi. Sisi negatifnya seperti itu," kata Enny.
Pembangunan infrastruktur di wilayah transmigrasi juga menjadi perhatian. Pasalnya, percumah bila peserta transmigrasi di berikan fasilitas untuk perkebun atau bercocok tanam, serta kegiatan usaha lain namun tidak didukung dengan industri pengolah.
Meski demikian, Enny bilang program yang dicetuskan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi salah satu ujung tombak yang menjadi prioritas pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
