kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.660.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.935   -9,00   -0,05%
  • IDX 5.896   -102,90   -1,72%
  • KOMPAS100 764   -13,28   -1,71%
  • LQ45 584   -4,02   -0,68%
  • ISSI 203   -5,25   -2,52%
  • IDX30 331   -1,77   -0,53%
  • IDXHIDIV20 408   -0,87   -0,21%
  • IDX80 87   -1,24   -1,41%
  • IDXV30 110   -1,47   -1,32%
  • IDXQ30 107   -0,13   -0,12%

Pemerintah Akui Ketersediaan Infrastruktur Masih Kurang


Rabu, 11 Agustus 2010 / 14:05 WIB


Reporter: Martina Prianti | Editor: Edy Can

JAKARTA. Pemerintah mengakui, ketersediaan infrastruktur untuk menompang pembangunan ekonomi saat ini masih kurang. Salah satu penyebabnya karena tersandung pembebasan lahan.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa berjanji segera mengatasi kendala tersebut. "Kalau tidak kita tidak akan masuk dalam investment grade," katanya, Rabu (11/8).

Pernyataan Hatta tersebut menanggapi hasil kajian dan laporan terbaru Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Pembangunan Asia (ADB) dan International Labour Organization (ILO) bertajuk Indonesia Critical Constrains. Hasil kajian itu menyebutkan, ketersediaan dan kualitas infrastruktur menjadi hambatan utama Indonesia dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur menjadi salah satu dari tiga masalah yang harus segera dibenahi pemerintah. Dua masalah lainnya, tata kelola pemerintahan dan pendidikan yang menunjang kualitas sumber daya manusia (SDM).

Data Bappenas menyebutkan kebutuhan investasi infrastruktur di Indonesia dalam kurun 2010–2014 sebesar Rp1.429 triliun. Untuk memenuhi kebutuhan itu, pemerintah tengah giat menggunakan skema kerja sama pemerintah swasta dalam membangun infrastruktur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×